Cegah Faskes Covid-19 Kolaps, Pemerintah Harus Ambil Langkah Luar Biasa
Minggu, 13 Juni 2021 - 18:30 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lonjakan penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran lalu berdampak terhadap meroketnya angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Sabtu 12 Juni 2029, BOR di empat provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60%, yakni DKI Jakarta (68%), Jawa Tengah (67%), Jawa Barat (65%) dan Kalimantan Barat (63%). Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75%.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charlen Honoris menilai angka BOR di empat provinsi tersebut sangat mengkhawatirkan. "Apalagi beberapa laporan dari daerah menyebutkan, ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD. Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps," kata Charles, Minggu (13/6/2021).
Dengan kondisi demikian, kata dia, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas.
"Langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Sabtu 12 Juni 2029, BOR di empat provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60%, yakni DKI Jakarta (68%), Jawa Tengah (67%), Jawa Barat (65%) dan Kalimantan Barat (63%). Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75%.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charlen Honoris menilai angka BOR di empat provinsi tersebut sangat mengkhawatirkan. "Apalagi beberapa laporan dari daerah menyebutkan, ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD. Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps," kata Charles, Minggu (13/6/2021).
Dengan kondisi demikian, kata dia, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas.
"Langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Lihat Juga :
