Profesor UI Ungkap Sejumlah Kriteria Megawati Dianggap Layak Jadi Profesor

JAKARTA - Sejumlah profesor menyampaikan dukungannya atas rencana Universitas Pertahanan (Unhan) memberikan gelar profesor (guru besar tidak tetap) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Para profesor ini bahkan termasuk yang memberikan rekomendasi agar gelar tersebut diberikan kepada Megawati.



Menurut pria yang menjadi profesor tamu di Universitas Indonesia dan beberapa kampus terbaik dunia lainnya itu, Megawati adalah wakil presiden wanita pertama Indonesia. Dia juga tercatat menjadi presiden wanita pertama.

Selain itu, Megawati juga memimpin partai politik sejak PDI di tahun 1993, hingga PDI Perjuangan saat ini. Peran pentingnya juga menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan. Yang tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di tingkat global.

"Dari perspektif ilmu politik, saya percaya pemerintahan dan kepemimpinannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah implementasi nyata dari Kepemimpinan Politik," tukas Mizuno.

Yang istimewa, Megawati melalui semuanya dengan baik walau benar-benar ditentang oleh rezim otoriter Soeharto. Sempat diserang dengan pengerahan kekuatan polisi dan tentara di peristiwa 27 Juli 1996, Megawati terbukti tetap menjadi ketua dan melindungi partai dengan segala cara.

"Usahanya sungguh berani dan berarti dalam proses demokratisasi di Indonesia. Usahanya mendapat simpati dan dukungan tidak hanya dari anggota PDI, tetapi juga dari masyarakat di Indonesia. Sungguh dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto, dan demokratisasi di Indonesia," ungkap Mizuno.

Saat menjabat di eksekutif pemerintahan Indonesia, Megawati membangun kelembagaan demokratisasi Indonesia. Dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu adalah sebagian dari lembaga penting yang didirikan selama masa kepresidenannya.

Mizuno juga menilai, Megawati mewarisi dan mampu mempertahankan idealisme Soekarno. Terutama rasa hormat dan simpati kepada rakyat jelata.

Simpatinya kepada rakyat jelata diwujudkan dalam berbagai kebijakannya. Lahirlah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Terakhir, sistem jaminan sosial nasional dibentuk pada tahun 2014 sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).