Relawan Jokowi Bela Mahfud MD soal Ucapan Korupsi yang Makin Menggila
loading...
Relawan Jokowi membela Menko Polhukam Mahfud MD terkait pernyataannya tentang kasus korupsi yang semakin menggila. Menurut mereka, sistemiknya korupsi juga bukan kesalahan Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Relawan Jokowi Mania (JoMan) menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal menggilanya korupsi saat ini dibandingkan saat Orde Baru.
Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer menilai justru Mahfud MD wajib dibela. Sebab, kata dia, Mahfud MD menyampaikan sistemiknya korupsi itu bukan kesalahan Presiden Jokowi.
"Selain peninggalan dan warisan era sebelumnya. Ini ulah dari pejabat atau menteri yang memanfaatkan momentum 3 tahun tersisa pemerintahan Jokowi," ujar pria yang akrab disapa Noel ini, Rabu (9/6/2021).
Menurut dia, sistemiknya korupsi itu ada di ada di kementerian dan di sekeliling lingkaran Presiden Jokowi. Misalnya praktik jual beli jabatan oleh staf ahli di tingkat kementerian sangat terbuka jelas.
Dia pun mengungkapkan sejumlah alasan mengapa virus korupsi mewabah. "Pertama, mereka sadar masa kekuasaan mereka akan berakhir dan harus bersiap diri masuk masa pensiun. Kedua, bersiap-siap menghadapi Pilpres 2024. Ketiga hukuman yang relatif ringan dan merasa memiliki jaringan dengan penguasa," ujarnya.
Dia menambahkan, perilaku korupsi di kementerian relatif samar-samar karena bisa tercium namun tidak terang benderang. Berbeda dengan di daerah. Misalnya, jual beli proyek terkait pekerjaan penunjukan langsung.
Menurut dia, sistemiknya korupsi ada di provinsi, kota dan kabupaten. Oleh karena itu, kehadiran KPK yang diperkuat diperlukan agar bisa mengurai sistemiknya korupsi di Indonesia.
Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer menilai justru Mahfud MD wajib dibela. Sebab, kata dia, Mahfud MD menyampaikan sistemiknya korupsi itu bukan kesalahan Presiden Jokowi.
"Selain peninggalan dan warisan era sebelumnya. Ini ulah dari pejabat atau menteri yang memanfaatkan momentum 3 tahun tersisa pemerintahan Jokowi," ujar pria yang akrab disapa Noel ini, Rabu (9/6/2021).
Menurut dia, sistemiknya korupsi itu ada di ada di kementerian dan di sekeliling lingkaran Presiden Jokowi. Misalnya praktik jual beli jabatan oleh staf ahli di tingkat kementerian sangat terbuka jelas.
Dia pun mengungkapkan sejumlah alasan mengapa virus korupsi mewabah. "Pertama, mereka sadar masa kekuasaan mereka akan berakhir dan harus bersiap diri masuk masa pensiun. Kedua, bersiap-siap menghadapi Pilpres 2024. Ketiga hukuman yang relatif ringan dan merasa memiliki jaringan dengan penguasa," ujarnya.
Dia menambahkan, perilaku korupsi di kementerian relatif samar-samar karena bisa tercium namun tidak terang benderang. Berbeda dengan di daerah. Misalnya, jual beli proyek terkait pekerjaan penunjukan langsung.
Menurut dia, sistemiknya korupsi ada di provinsi, kota dan kabupaten. Oleh karena itu, kehadiran KPK yang diperkuat diperlukan agar bisa mengurai sistemiknya korupsi di Indonesia.
(dam)
Explore More