Langkah Firli Bahuri Cs Tak Hadiri Komnas HAM Dapat Dukungan Menpan RB
Selasa, 08 Juni 2021 - 19:32 WIB
loading...
Menpan RB, Tjahjo Kumolo mendukung langkah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hadir dalam pemanggilan pertama yang dilakukan Komnas HAM. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mendukung langkah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hadir dalam pemanggilan pertama yang dilakukan Komnas HAM .
Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya dipanggil terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah tersebut. Baca juga: Soal Polemik TWK, Tjahjo Persilakan Jika Hendak Diuji atau Digugat
"Kami juga mendukung KPK misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dan RDP di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Menteri asal PDIP itu pun menyinggung soal urusan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM. Tjahjo pun menceritakan terkait penelitian khusus (litsus) saat dirinya masuk menjadi anggota DPR tahun 1985.
"Zaman saya Litsus tahun '85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara komplek," jelas dia. Baca juga: TWK KPK Sesuai UU, Pakar: Jauh dari Pelanggaran HAM
"Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia Litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama," imbuh Tjahjo.
Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya dipanggil terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah tersebut. Baca juga: Soal Polemik TWK, Tjahjo Persilakan Jika Hendak Diuji atau Digugat
"Kami juga mendukung KPK misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dan RDP di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Menteri asal PDIP itu pun menyinggung soal urusan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM. Tjahjo pun menceritakan terkait penelitian khusus (litsus) saat dirinya masuk menjadi anggota DPR tahun 1985.
"Zaman saya Litsus tahun '85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara komplek," jelas dia. Baca juga: TWK KPK Sesuai UU, Pakar: Jauh dari Pelanggaran HAM
"Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia Litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama," imbuh Tjahjo.
(kri)
Lihat Juga :
