Terlalu Fantastis, Presiden Diminta Tolak Usulan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun
Jum'at, 04 Juni 2021 - 15:01 WIB
loading...
A
A
A
Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68%. "Oleh karena itu anggaran fantastik alpalhankam itu perlu ditinjau ulang," ungkap anggota Badan Legislasi DPR ini.Baca juga: Polemik Anggaran Alutsista, Jubir Kemhan Beberkan 3 Formulasi Belanja Alpalhankam
Menurut dia, pengajuan rencana kebutuhan dengan anggaran fantastis tersebut sulit dimengerti. Pertama, anggaran alpalhankam itu manfaatnya tidak langsung bisa dirasakan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga masih didesak untuk bisa melindungi masyarakat keluar dari tekanan pandemi covid-19. Di samping itu pengadaan alutsista tersebut juga tidak masuk prioritas program Kabinet Kerja yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas Kabinet Kerja dalam hal ini pembangunan di bidang SDM," ungkap anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Jatim X Gresik-Lamongan itu.Baca juga: Effendi Simbolon Pertanyakan Penggunaan Perpres dalam Pengadaan Alpalhankam
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang terkait langsung dengan pembangunan SDM sejauh ini masih dibebani berbagai masalah, terutama akibat covid-19. Justru dengan ancaman learning loss bahkan generation loss yang ada di depan mata itu pagu anggaran pendidikan 2022 mengalami penurunan dari Rp81,5 triliun tahun 2021 tinggal Rp73,08 triliun.
Menurut dia, pengajuan rencana kebutuhan dengan anggaran fantastis tersebut sulit dimengerti. Pertama, anggaran alpalhankam itu manfaatnya tidak langsung bisa dirasakan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga masih didesak untuk bisa melindungi masyarakat keluar dari tekanan pandemi covid-19. Di samping itu pengadaan alutsista tersebut juga tidak masuk prioritas program Kabinet Kerja yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas Kabinet Kerja dalam hal ini pembangunan di bidang SDM," ungkap anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Jatim X Gresik-Lamongan itu.Baca juga: Effendi Simbolon Pertanyakan Penggunaan Perpres dalam Pengadaan Alpalhankam
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang terkait langsung dengan pembangunan SDM sejauh ini masih dibebani berbagai masalah, terutama akibat covid-19. Justru dengan ancaman learning loss bahkan generation loss yang ada di depan mata itu pagu anggaran pendidikan 2022 mengalami penurunan dari Rp81,5 triliun tahun 2021 tinggal Rp73,08 triliun.
Lihat Juga :
