DPR Minta Pemerintah Proaktif Soal Kepastian Kuota Haji 2021
Rabu, 02 Juni 2021 - 13:40 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzilymengatakan pemerintah harus proaktif untuk memastikan agar kepastian penyelenggaraan haji 2021. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kuota haji Indonesia dan negara-negara lain untuk tahun 2021 ini masih belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah Arab Saudi . Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memberikan Emergency Use Listing (EUL) bagi vaksin Sinovac yang mana menjadi salah satu syarat haji, masih belum ada pengumuman resmi dari Arab Saudi mengenai kuota haji Indonesia.
"Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kuota haji secara resmi diberikan kepada negara muslim yang akan memberangkatkan ibadah jadi. Termasuk persyaratan tentang vaksin, alokasi kuota bagi negara tersebut, kemudian prokes seperti apa," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Baca juga: Sinovac Dapat Legalitas WHO, DPR: Melegakan Kita Semua karena Jadi Syarat Haji
"Karena itu saya kira pemerintah harus proaktif untuk memastikan agar kepastian penyelenggaraan haji ini segera didapatkan informasinya," pintanya.
Apalagi, Ace melanjutkan waktunya tinggal 1,5 bulan lagi, beberapa negara pun sudah mengumumkan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji, seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia karena tengah lockdown.
Namun demikian, dia meminta kepada pemerintah agar tetap harus memprioritaskan kesehatan para jamaah. Sehingga, kalaupun diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah haji, kesehatan jamaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatan selama di Arab Saudi.
"Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kuota haji secara resmi diberikan kepada negara muslim yang akan memberangkatkan ibadah jadi. Termasuk persyaratan tentang vaksin, alokasi kuota bagi negara tersebut, kemudian prokes seperti apa," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Baca juga: Sinovac Dapat Legalitas WHO, DPR: Melegakan Kita Semua karena Jadi Syarat Haji
"Karena itu saya kira pemerintah harus proaktif untuk memastikan agar kepastian penyelenggaraan haji ini segera didapatkan informasinya," pintanya.
Apalagi, Ace melanjutkan waktunya tinggal 1,5 bulan lagi, beberapa negara pun sudah mengumumkan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji, seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia karena tengah lockdown.
Namun demikian, dia meminta kepada pemerintah agar tetap harus memprioritaskan kesehatan para jamaah. Sehingga, kalaupun diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah haji, kesehatan jamaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatan selama di Arab Saudi.
Lihat Juga :
