KPK Serahkan Bekas Gedung RS Milik Koruptor ke Pemkab Indramayu

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Tim Pengelola Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyerahkan bangunan bekas Rumah Sakit Reysa untuk dikelola oleh Pemkab Indramayu . Bangunan bekas RS Reysa tersebut rencananya dijadikan tempat karantina bagi pasien positif Covid-19 di Indramayu.

RS Reysa yang berlokasi di Desa Cikedung Lor, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut, merupakan milik terdakwa mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Rumah sakit tersebut diduga merupakan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rohadi.

Penyerahan RS Reysa untuk dikelola Pemkab Indramayu tersebut, sesuai dengan putusan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 terkait perkara Rohadi. KPK kemudian mengeksekusi putusan tersebut.

Baca juga: KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar terkait Kasus Suap Proyek di Indramayu

"Adapun, pertimbangan pelaksanaan penetapan dimaksud adalah dalam rangka kepentingan sosial kemanusiaan dengan memberikan izin kepada Pemkab Indramayu memanfaatkan gedung ex-Rumah Sakit Reysa di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dijadikan sebagai tempat untuk karantina atau isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang Asymtomatik di Kabupaten Indramayu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/5/2021).

"Dalam pelaksanaan pemanfaatan RS Reysa tersebut, ke depan KPK akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Indramayu hingga perkara ini berkekuatam hukum tetap," imbuhnya.

Sekadar informasi, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara. Tak hanya itu, Jaksa juga mendakwa Rohadi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil uang suap dan gratifikasi yang diterimanya.

Baca juga: Kasus Suap Proyek di Indramayu, Anggota DPRD Jabar Segera Disidang

Dalam perkaranya, Rohadi didakwa menerima suap dengan total Rp4.663.500.000 (Rp4,6 miliar); kemudian gratifikasi dengan nilai Rp11.518.850.000 (Rp11,5 miliar). Sedangkan terkait perkara TPPU, Rohadi didakwa mencuci uang hasil suap dan gratifikasinya sejumlah Rp40.598.862.000 (Rp40,5 miliar).

Atas perbuatan suapnya, Rohadi didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terkait TPPUnya, perbuatan Rohadi didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.