PDIP Abaikan Ganjar Pranowo, Kepentingan Pilpres Menghangat
Senin, 24 Mei 2021 - 16:33 WIB
loading...
A
A
A
Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.
DPD PDIP Jateng menyatakan berseberangan dengan Ganjar Pranowo soal langkah pencapresan di Pemilu 2024. PDIP ternyata juga sudah mengirim sinyal kepada Ganjar soal sikapnya yang dinilai berambisi nyapres hingga akhirnya tak diundang dalam acara yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sabtu (22/05/2021).
Menurut Pudjo, era sekarang memang sulit steril dari medsos. Bagaimana bisa diketahui oleh publik bila seseorang benar-benar kerja di lapangan, tanpa didengungkan oleh medsos.
“Terlepas dari itu semua seseorang mampu memenangkan pemilihan umum, paling tidak memiliki aspek elektabilitas, akseptabilitas, popularitas dan kredibilitas,” kata pengamat kebijakan publik ini.
Dia mengatakan, dalam pemilu, baik untuk anggota parlemen di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota serta presiden harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.
Hal ini sama dengan pilkada, hanya saja untuk persyaratan masih dimungkinkan tidak diusung oleh parpol atau gabungan parpol, tetapi bisa melalui perseorangan. “Intinya, peran parpol tetap masih sangat dominan ketika seseorang akan berlaga pada pemilihan umum,” ujarnya.
DPD PDIP Jateng menyatakan berseberangan dengan Ganjar Pranowo soal langkah pencapresan di Pemilu 2024. PDIP ternyata juga sudah mengirim sinyal kepada Ganjar soal sikapnya yang dinilai berambisi nyapres hingga akhirnya tak diundang dalam acara yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sabtu (22/05/2021).
Menurut Pudjo, era sekarang memang sulit steril dari medsos. Bagaimana bisa diketahui oleh publik bila seseorang benar-benar kerja di lapangan, tanpa didengungkan oleh medsos.
“Terlepas dari itu semua seseorang mampu memenangkan pemilihan umum, paling tidak memiliki aspek elektabilitas, akseptabilitas, popularitas dan kredibilitas,” kata pengamat kebijakan publik ini.
Dia mengatakan, dalam pemilu, baik untuk anggota parlemen di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota serta presiden harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.
Hal ini sama dengan pilkada, hanya saja untuk persyaratan masih dimungkinkan tidak diusung oleh parpol atau gabungan parpol, tetapi bisa melalui perseorangan. “Intinya, peran parpol tetap masih sangat dominan ketika seseorang akan berlaga pada pemilihan umum,” ujarnya.
(dam)
Lihat Juga :
