Menpan RB, Pimpinan KPK dan BKN Bahas Nasib 75 Pegawai KPK Pekan Depan
loading...
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Pimpinan KPK dan Kepala BKN akan digelar minggu depan. Foto/SINOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Pimpinan KPK dan Kepala BKN akan digelar minggu depan. Seperti diketahui rapat ini akan membahas tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes pengalihan status menjadi ASN.
“Sudah ditentukan minggu depan rapat koordinasinya,” ujarnya, Jumat (21/5/2021).
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar Pimpinan KPK, Menpan RB dan Kepala BKN untuk melakukan tindak lanjut kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya Pimpinan KPK, Menpan RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” ujarnya dalam konferensi persnya Senin lalu.
Pada konferensi persnya tersebut Jokowi memang menekankan beberapa hal. Salah satunya adalah agar proses pengalihan status ini tidak merugikan pegawai KPK untuk menjadi ASN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” jelasnya.
Selain itu Jokowi juga menilai agar TWK tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN. “Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” tuturnya.
Jokowi menilai jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi,” tutupnya.
“Sudah ditentukan minggu depan rapat koordinasinya,” ujarnya, Jumat (21/5/2021).
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar Pimpinan KPK, Menpan RB dan Kepala BKN untuk melakukan tindak lanjut kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya Pimpinan KPK, Menpan RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” ujarnya dalam konferensi persnya Senin lalu.
Pada konferensi persnya tersebut Jokowi memang menekankan beberapa hal. Salah satunya adalah agar proses pengalihan status ini tidak merugikan pegawai KPK untuk menjadi ASN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” jelasnya.
Selain itu Jokowi juga menilai agar TWK tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN. “Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” tuturnya.
Jokowi menilai jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi,” tutupnya.
(kri)
Explore More