Waspadai Lonjakan Kasus Positif Covid-19 Pasca Lebaran

Rabu, 19 Mei 2021 - 19:46 WIB
loading...
Waspadai Lonjakan Kasus Positif Covid-19 Pasca Lebaran
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Peningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 diminta untuk segera dilakukan. Sebab masyarakat sudah masuk pada fase kelelahan menghadapi dampak virus tersebut. Sementara pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

"Para pemangku kepentingan harus segera mengantisipasi potensi peningkatan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran. Karena, meski aturan pembatasan diberlakukan, masih terjadi mobilitas manusia antardaerah," tutur Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Antisipasi Gelombang Baru Covid-19 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/5/2021).

Lestari sangat berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat melaporkan kondisi sebaran kasus positif Covid-19 dengan data akurat di daerahnya.

Menurut perempuan yang biasa disapa Rerie itu, pemangku kepentingan di daerah jangan hanya mengejar wilayahnya masuk zona hijau atau kuning demi bisa melakukan aktivitas ekonomi.

Lebih dari itu, kata Rerie, para pemangku kepentingan diharapkan benar-benar melakukan tracing, testing dan treatments (3T) untuk mengetahui kondisi penyebaran Covid-19 di daerah secara akurat.

Karena itu, kata anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, upaya komunikasi dan sosialisasi terkait Covid-19 harus ditingkatkan agar para pemangku kepentingan dan masyarakat lebih memahami risiko yang dihadapi.

Pemahaman bahwa menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari penularan virus Corona, sama dengan menjaga bangsa ini dari ancaman pandemi, sambung Rerie, bisa memperkuat upaya pengendalian Covid-19 di tanah air.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan, untuk mengetahui persiapan pemerintah dalam mengantisipasi potensi ledakan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran, pihaknya akan memanggil Menteri Kesehatan dan Satgas Covid-19 dalam waktu dekat ini.

Komisi IX DPR, kata dia, secara aktif akan mengawal sejumlah kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Felly berharap sosialisasi mengenai upaya pengendalian dan risiko penyebaran Covid-19 di Tanah Air terus ditingkatkan agar pemahaman masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 bisa lebih baik.

Sementar itu, Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan yang saat ini terjadi di India adalah tidak ketatnya penerapan protokol kesehatan, ada sejumlah event besar seperti pilkada, kegiatan pasar dan bioskop buka, dan prosentase vaksinasi serta jumlah testing yang dilakukan relatif rendah.

Ledakan kasus positif Covid-19 di India, kata Tjandra, juga didorong adanya mutasi atau varian baru Covid-19.

Sejumlah kondisi di India itu, jelas dia, nyaris serupa dengan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk mencegah terjadinya potensi ledakan kasus di Tanah Air, Tjandra menyarankan para pemangku kepentingan melaksanakan tracking ketat terhadap suspect Covid-19, menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah infeksi virus.

Tidak kalah penting, lanjut Tjandra, mendeteksi sesuatu kejadian yang tidak biasa, seperti orang yang terlihat sehat dan sudah divaksin, namun bergejala parah saat terpapar Covid-19.

Selain itu, kata dia, upaya surveilans juga harus dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait sebaran virus korona di tanah air secara akurat. Terpenting disiplin mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun harus menjadi norma dalam keseharian. Selain itu, vaksinasi dan upaya testing, tracing dan treatments (3T) harus konsisten dilakukan.

Menurut dia, semua upaya tersebut harus diterapkan dengan benar karena unpredictabilitas Covid-19 hingga saat ini masih sangat cair. Karena itu, kata dia, harus siap dengan segala kemungkinan.

Ahli Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai pola kecenderungan grafik jumlah kasus positif yang flat di tanah air hingga hari ini merupakan alarm akan terjadi peningkatan kasus.

Windhu menyarankan, bila para pemangku kepentingan menilai kinerja Satgas Covid-19 di satu daerah seharusnya dinilai berdasarkan bagaimana mereka melakukan deteksi kasus dan positivity rate yang relatif rendah di daerah bersangkutan. Bukan berdasarkan jumlah kasus semata.

Diskusi dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Atang Irawan itu menghadirkan Ketua Komisi IX DPR periode 2019-2024 Felly Estelita Runtuwene, Guru Besar FKUI-Direktur WHO SEARO 2018-2020 Prof Dr Tjandra Yoga Aditama, ahli Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Windhu Purnomo, dan Dosen Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo/Tim Penanganan Covid Gorontalo Ivan Virnanda Amu sebagai narasumber.
(dam)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1687 seconds (0.1#10.140)