Solusi Damai Palestina
Kamis, 20 Mei 2021 - 05:10 WIB
loading...
A
A
A
Palestina juga kesulitan menemukan kawan sejati aliansi. Negara- negara Arab yang turut terlibat dalam Perang Arab-Israel 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 telah menanggalkan dukungan militernya. Praktis, posisi Palestina lemah.
Secara politik, Palestina juga lemah dan sendirian. Banyak negara Arab yang semula berperang melawan Israel kini bahkan memiliki hubungan diplomatik erat dengan Tel Aviv. Dimulai pengakuan Mesir atas Israel pada 1969 Pascaperang 1967, kepentingan nasional masing-masing membuat konstelasi politik berubah dinamis. Kini yang tersisa hanya solidaritas berwujud pernyataan diplomatik baik melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun Liga Arab yang sering kali tidak efektif dan bergigi dalam implementasi.
Di sisi sebaliknya, Israel justru terus menikmati perlindungan Amerika, salah satu pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Belum lagi jika Inggris dan Prancis yang dalam Perang Arab-Israel dimasukkan dalam kalkulasi. Realitas ini membuat jomplang keseimbangan kekuatan militer dan diplomasi Palestina- Israel.
Koeksistensi Damai
Dalam konteks seperti itu, Palestina harus bertindak kalkulatif. Karenanya, koeksistensi damai menjadi pilihan paling rasional. Fakta yang dihadapi kini adalah bahwa kedua bangsa bertikai telah lama hidup di wilayah yang berdekatan tersebut.
Israel telah berdiri sebagai negara sejak 1948 dan mendapat pengakuan banyak negara. Sebaliknya Palestina masih berjuang keras meraih pengakuan internasional. Perjuangan pengakuannya di PBB pun masih tertahan.
Oleh karenanya, perjuangan senjata oleh Palestina harus ditinggalkan. Solusi politik dan diplomatik harus diyakini sebagai strategi realistik demi masa depan Palestina. Sebaliknya, Israel juga harus sensitif dan menahan kebijakan agresifnya.
Seluruh komponen kekuatan Palestina baik Fatah dan Hamas harus berani mengakui hak hidup bangsa Yahudi di Israel. Dengan demikian, Israel merasa terjamin keamanan nasionalnya. Ini bukan kekalahan namun strategi perjuangan. Pada gilirannya, dunia termasuk Israel akan mendukung hak bernegara rakyat Palestina.
Secara politik, Palestina juga lemah dan sendirian. Banyak negara Arab yang semula berperang melawan Israel kini bahkan memiliki hubungan diplomatik erat dengan Tel Aviv. Dimulai pengakuan Mesir atas Israel pada 1969 Pascaperang 1967, kepentingan nasional masing-masing membuat konstelasi politik berubah dinamis. Kini yang tersisa hanya solidaritas berwujud pernyataan diplomatik baik melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun Liga Arab yang sering kali tidak efektif dan bergigi dalam implementasi.
Di sisi sebaliknya, Israel justru terus menikmati perlindungan Amerika, salah satu pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Belum lagi jika Inggris dan Prancis yang dalam Perang Arab-Israel dimasukkan dalam kalkulasi. Realitas ini membuat jomplang keseimbangan kekuatan militer dan diplomasi Palestina- Israel.
Koeksistensi Damai
Dalam konteks seperti itu, Palestina harus bertindak kalkulatif. Karenanya, koeksistensi damai menjadi pilihan paling rasional. Fakta yang dihadapi kini adalah bahwa kedua bangsa bertikai telah lama hidup di wilayah yang berdekatan tersebut.
Israel telah berdiri sebagai negara sejak 1948 dan mendapat pengakuan banyak negara. Sebaliknya Palestina masih berjuang keras meraih pengakuan internasional. Perjuangan pengakuannya di PBB pun masih tertahan.
Oleh karenanya, perjuangan senjata oleh Palestina harus ditinggalkan. Solusi politik dan diplomatik harus diyakini sebagai strategi realistik demi masa depan Palestina. Sebaliknya, Israel juga harus sensitif dan menahan kebijakan agresifnya.
Seluruh komponen kekuatan Palestina baik Fatah dan Hamas harus berani mengakui hak hidup bangsa Yahudi di Israel. Dengan demikian, Israel merasa terjamin keamanan nasionalnya. Ini bukan kekalahan namun strategi perjuangan. Pada gilirannya, dunia termasuk Israel akan mendukung hak bernegara rakyat Palestina.
Lihat Juga :
