Raker dengan Menhub, DPR Akan Konfirmasi Larangan Mudik dan Masuknya WN China
Selasa, 18 Mei 2021 - 08:04 WIB
loading...
Kebijakan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 2021 dan masuknya TKA WN China, akan menjadi isu utama Raker antara Komisi V DPR dan Menhub Budi Karya Sumadi. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 2021 dan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Warga Negara (WN) China, akan menjadi isu utama dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pada 2 Juni 2021 mendatang.
Baca juga: PDIP Sebut Perbandingan Larangan Mudik dengan Masuknya WN China Enggak Sesuai
"Rabu, 2 Juni ada raker dengan Menhub. Pada kesempatan itu kita akan minta klarifikasi pak menteri. Terkait polemik WNA itu datang saat Lebaran menggunakan carter atau reguler bukan itu masalahnya bagi rakyat. Rakyat tahunya bahwa WNA itu juga mestinya dilarang masuk tanah air selama rakyat sendiri dilarang mudik," kata Anggota Komisi V DPR, Irwan, saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Viral WNA China Datang lagi ke Indonesia, Kemenhub: Mereka Naik Pesawat Reguler
Irwan pun mengkritisi kebijakan mudik yang inkonsisten tersebut. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya sendiri. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah itu sulit diterima akal sehat.
Baca juga: PDIP Sebut Perbandingan Larangan Mudik dengan Masuknya WN China Enggak Sesuai
"Rabu, 2 Juni ada raker dengan Menhub. Pada kesempatan itu kita akan minta klarifikasi pak menteri. Terkait polemik WNA itu datang saat Lebaran menggunakan carter atau reguler bukan itu masalahnya bagi rakyat. Rakyat tahunya bahwa WNA itu juga mestinya dilarang masuk tanah air selama rakyat sendiri dilarang mudik," kata Anggota Komisi V DPR, Irwan, saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Viral WNA China Datang lagi ke Indonesia, Kemenhub: Mereka Naik Pesawat Reguler
Irwan pun mengkritisi kebijakan mudik yang inkonsisten tersebut. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya sendiri. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah itu sulit diterima akal sehat.
Lihat Juga :
