Raker dengan Menhub, DPR Akan Konfirmasi Larangan Mudik dan Masuknya WN China
loading...
Kebijakan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 2021 dan masuknya TKA WN China, akan menjadi isu utama Raker antara Komisi V DPR dan Menhub Budi Karya Sumadi. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 2021 dan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Warga Negara (WN) China, akan menjadi isu utama dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pada 2 Juni 2021 mendatang.
Baca juga: PDIP Sebut Perbandingan Larangan Mudik dengan Masuknya WN China Enggak Sesuai
"Rabu, 2 Juni ada raker dengan Menhub. Pada kesempatan itu kita akan minta klarifikasi pak menteri. Terkait polemik WNA itu datang saat Lebaran menggunakan carter atau reguler bukan itu masalahnya bagi rakyat. Rakyat tahunya bahwa WNA itu juga mestinya dilarang masuk tanah air selama rakyat sendiri dilarang mudik," kata Anggota Komisi V DPR, Irwan, saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Viral WNA China Datang lagi ke Indonesia, Kemenhub: Mereka Naik Pesawat Reguler
Irwan pun mengkritisi kebijakan mudik yang inkonsisten tersebut. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya sendiri. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah itu sulit diterima akal sehat.
"Dengan alasan apapun itu sulit diterima akal sehat rakyat bagaimana ratusan wna dari china terus berdatangan dengan alasan kerja dan lolos prokes (protokol kesehatan), sementara rakyat sendiri dibatasi dan dilarang mudik tanpa bantuan pemerintah untuk kehidupan rakyat yang sedang susah selama larangan mudik," tukasnya.
Baca juga: Geger TKA China Masuk Saat Larangan Mudik, Ini Bantahan Kemenhub
Padahal, pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini sudah mengingatkan sejak awal, pemerintah harus konsisten dalam penerapan mudik ini dan jangan sampai hanya sandiwara belaka.
"Saya nilai kebijakan larangan mudik Jokowi gagal dan seperti saya katakan saat di awal larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah bahwa pemerintah harus konsisten dan jangan gimmick (sandiwara)," tegasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini mempertanyakan, pemerintah melarang rakyatnya mudik, tetapi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata dibuka sampai akhirnya warga membludak di sana.
"Waspada pasca lebaran trend kenaikan Covid-19 bisa meningkat lebih dari 93 persen saat kenaikan Covid-19 tahun lalu pasca lebaran," ujar Irwan.
Oleh karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini melihat, bahwa mebijakan larangan mudik pemerintah ini gagal bukan karena rakyat tidak patuh, tetapi lantaran pemerintah tidak memberikan rasa keadilan dan teladan bagi rakyatnya sendiri.
"Banyak kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, kontradiktif dan juga kontraproduktif," sesal mantan ASN ini.
Baca juga: PDIP Sebut Perbandingan Larangan Mudik dengan Masuknya WN China Enggak Sesuai
"Rabu, 2 Juni ada raker dengan Menhub. Pada kesempatan itu kita akan minta klarifikasi pak menteri. Terkait polemik WNA itu datang saat Lebaran menggunakan carter atau reguler bukan itu masalahnya bagi rakyat. Rakyat tahunya bahwa WNA itu juga mestinya dilarang masuk tanah air selama rakyat sendiri dilarang mudik," kata Anggota Komisi V DPR, Irwan, saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Viral WNA China Datang lagi ke Indonesia, Kemenhub: Mereka Naik Pesawat Reguler
Irwan pun mengkritisi kebijakan mudik yang inkonsisten tersebut. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya sendiri. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah itu sulit diterima akal sehat.
"Dengan alasan apapun itu sulit diterima akal sehat rakyat bagaimana ratusan wna dari china terus berdatangan dengan alasan kerja dan lolos prokes (protokol kesehatan), sementara rakyat sendiri dibatasi dan dilarang mudik tanpa bantuan pemerintah untuk kehidupan rakyat yang sedang susah selama larangan mudik," tukasnya.
Baca juga: Geger TKA China Masuk Saat Larangan Mudik, Ini Bantahan Kemenhub
Padahal, pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini sudah mengingatkan sejak awal, pemerintah harus konsisten dalam penerapan mudik ini dan jangan sampai hanya sandiwara belaka.
"Saya nilai kebijakan larangan mudik Jokowi gagal dan seperti saya katakan saat di awal larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah bahwa pemerintah harus konsisten dan jangan gimmick (sandiwara)," tegasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini mempertanyakan, pemerintah melarang rakyatnya mudik, tetapi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata dibuka sampai akhirnya warga membludak di sana.
"Waspada pasca lebaran trend kenaikan Covid-19 bisa meningkat lebih dari 93 persen saat kenaikan Covid-19 tahun lalu pasca lebaran," ujar Irwan.
Oleh karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini melihat, bahwa mebijakan larangan mudik pemerintah ini gagal bukan karena rakyat tidak patuh, tetapi lantaran pemerintah tidak memberikan rasa keadilan dan teladan bagi rakyatnya sendiri.
"Banyak kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, kontradiktif dan juga kontraproduktif," sesal mantan ASN ini.
(maf)
Lihat Juga :
