Presiden Merespons 75 Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Harusnya KPK Malu
Selasa, 18 Mei 2021 - 07:31 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo meminta agar pimpinan KPK, Menpan RB dan Kepala BKN untuk melakukan tindaklanjut kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pimpinan KPK, Menpan RB dan Kepala BKN untuk melakukan tindaklanjut kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.
Baca juga: Jokowi Minta KPK, Menpan RB dan BKN Tindaklanjuti Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat jelas perihal polemik pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mendesak pimpinan lembaga antirasuah itu untuk menindaklanjuti pesan yang telah disampaikan oleh Kepala Negara. Dia mengaku tak habis pikir jika pimpinan KPK tetap bersikukuh dengan keputusan sebelumnya.
Baca juga: Jokowi Harus Sudahi Geger TWK di KPK
"Harusnya mereka malu ketika tetap memaksakan adanya pemberhentian paksa 75 pegawai KPK," kata Kurnia dalam acara jumpa pers yang digelar ICW, Senin (17/5/2021).
Ia mengatakan, tak hanya mantan pimpinan KPK saja, akan tetapi masyarakat sipil bahkan 72 guru besar dari sejumlah universitas telah mengingatkan pimpinan KPK bahwa ada permasalahan hukum dan etika publik dalam keputusan pemberhentian 75 pegawai tersebut.
Baca juga: Pernyataan Jokowi Soal TWK Tutup Hasrat Pimpinan KPK Singkirkan Novel Baswedan Cs
"Tes wawasan kebangsaan tidak diatur di UU KPK baru, peraturan pemerintah 41 Tahun 2020 juga tidak mengonfirmasi hal tersebut. (Bahkan) MK sudah menegaskan namun tetap saja dilabrak, ditabrak, dilanggar oleh pimpinan KPK. Sehingga kondisi hari ini mengkhawatirkan masa depan pemberantasan korupsi," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK bukan satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN. Ia menekankan hal tersebut menyusul 75 pegawai KPK tak lolos TWK.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," katanya dalam konferensi persnya, Senin (17/5/2021).
Baca juga: Jokowi Minta KPK, Menpan RB dan BKN Tindaklanjuti Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat jelas perihal polemik pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mendesak pimpinan lembaga antirasuah itu untuk menindaklanjuti pesan yang telah disampaikan oleh Kepala Negara. Dia mengaku tak habis pikir jika pimpinan KPK tetap bersikukuh dengan keputusan sebelumnya.
Baca juga: Jokowi Harus Sudahi Geger TWK di KPK
"Harusnya mereka malu ketika tetap memaksakan adanya pemberhentian paksa 75 pegawai KPK," kata Kurnia dalam acara jumpa pers yang digelar ICW, Senin (17/5/2021).
Ia mengatakan, tak hanya mantan pimpinan KPK saja, akan tetapi masyarakat sipil bahkan 72 guru besar dari sejumlah universitas telah mengingatkan pimpinan KPK bahwa ada permasalahan hukum dan etika publik dalam keputusan pemberhentian 75 pegawai tersebut.
Baca juga: Pernyataan Jokowi Soal TWK Tutup Hasrat Pimpinan KPK Singkirkan Novel Baswedan Cs
"Tes wawasan kebangsaan tidak diatur di UU KPK baru, peraturan pemerintah 41 Tahun 2020 juga tidak mengonfirmasi hal tersebut. (Bahkan) MK sudah menegaskan namun tetap saja dilabrak, ditabrak, dilanggar oleh pimpinan KPK. Sehingga kondisi hari ini mengkhawatirkan masa depan pemberantasan korupsi," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK bukan satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN. Ia menekankan hal tersebut menyusul 75 pegawai KPK tak lolos TWK.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," katanya dalam konferensi persnya, Senin (17/5/2021).
(maf)
Lihat Juga :
