Respons Pernyataan Jokowi, Pimpinan KPK Sepakat Hasil TWK Jadi Masukan Perbaikan

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung dibebastugaskannya 75 pegawai KPK karena tak lolos tes tersebut.

"Kami mengapresiasi komitmen tinggi Presiden terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Maka dari itu, kata Ghufron, pihaknya bakal menjadikan hasil TWK sebagai masukan perbaikan bagi lembaganya. "Untuk itu kami sepakat akan menjadikan hasil Tes Wawasan Kebangsaan sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ghufron, pihaknya juga menyambut baik pesan Presiden Jokowi sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Uji Materi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai. "Menindaklanjuti arahan Presiden, kami akan melanjutkan koordinasi dengan Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait lainnya," ungkapnya.

Dengan arahan Presiden ini, kata Ghufron, pihakya berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera diselesaikan. "Dengan tetap taat asas dan prosedur sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait dengan nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangasaan dalam proses pengalihan status menjadi ASN. “Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentinkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (17/5/2021),

Jokowi menilai jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Jokowi pun menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” pungkasnya.