Jokowi Harus Sudahi Geger TWK di KPK

Selasa, 18 Mei 2021 - 06:05 WIB
loading...
A A A
Namun meski memiliki dalih-dalih kuat, munculnya narasi bahwa ada beberapa soal dalam TWK yang dinilai tidak tepat juga tak boleh dianggap enteng. Sangat mungkin munculnya hal ini lebih bersifat kasuistis atau tidak dialami seribu lebih pegawai tersebut.

Kita sepakat beberapa poin kekurangan dalam TWK kali ini menjadi sarana penyempurna proses penataan pegawai KPK ke depan. Jika ditemukan pegawai yang masih dianggap belum memenuhi syarat, sebagaimana isi pernyataan Presiden Jokowi, sangat memungkinkan di-upgrade dengan sejumlah langkah perbaikan seperti pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Seusai Jokowi bersikap tegas ini, pemerintah tentu tidak bisa lantas diam menganggap persoalan selesai. Pemerintah bisa mengundang ahli atau tokoh baik yang pro atau kontra untuk berdiskusi. Penyelesaian dengan pendekatan diskursif ini diyakini akan menghasilkan solusi yang lebih bisa diterima semua pihak.

Kisruh TWK ini menjadi pelajaran berharga bagaimana sikap kita memosisikan KPK ke depan.

Perbedaan pandangan yang muncul adalah sesuatu yang tak terhindarkan demi meniscayakan terwujudnya KPK yang kokoh dan berwibawa. Kekisruhan jangan sampai menghabiskan energi bangsa yang sejatinya saat ini tengah membutuhkan banyak kolaborasi, sinergi, dan sifat kegotongroyongan lainnya. Jika kita membiarkan kisruh ini berlanjut, sejatinya pula kita memosisikan KPK yang merupakan lembaga andalan untuk memberantas korupsi di negara ini dalam kondisi kian bersengkarut.

(bmm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK Sita Catatan Keuangan...
KPK Sita Catatan Keuangan usai Geledah Rumah Dinas hingga Kantor Bupati Lombok Barat
Mahfud MD Ungkap Alasan...
Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Asas Konflik Kepentingan
3 Tersangka Kasus Suap...
3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim Beri Rp6,9 M agar Dapat Jatah
KPK Panggil Bupati Penajam...
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara terkait Kasus Gratifikasi di Kukar
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Yusril Sebut KPK Bisa...
Yusril Sebut KPK Bisa Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah
Bupati Lombok Barat...
Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, 7 Orang Langsung Diboyong ke Jakarta
PASTI Indonesia Minta...
PASTI Indonesia Minta KPK Soroti Pengelolaan PDRD Raja Ampat Tahun 2025
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
Rekomendasi
Wali Kota Sadiq Khan...
Wali Kota Sadiq Khan Sebut Netanyahu Pelaku Genosida dan Tidak Diterima di London
Dukung Pendidikan Wilayah...
Dukung Pendidikan Wilayah Pesisir, PHE Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Kepulauan Seribu
Eksplorasi Menyeluruh...
Eksplorasi Menyeluruh Thailand: Keseruan Berwisata di Bangkok dan Pattaya
Berita Terkini
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Kasus Korupsi MBG, Kejagung...
Kasus Korupsi MBG, Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang
Penipuan Kursus Bahasa...
Penipuan Kursus Bahasa Arab dengan Bonus Umrah Dilaporkan ke Bareskrim, Korban Rugi Ratusan Juta
Infografis
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved