Mantan Pimpinan KPK Sebut 75 Pegawai yang Tak Lolos ASN Sudah Disetting
Senin, 17 Mei 2021 - 16:59 WIB
loading...
Mantan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja menyebut 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sudah direncanakan sejak awal sebelum dilakukan tes. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyebut 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah direncanakan sejak awal sebelum dilakukan tes. Dia menganalogikan kejadian tersebut seperti joker yang menentukan pemenang pilpres sebelum dilakukan pemilihan.
Ada sejumlah hal yang diduga membuat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK termasuk salah satunya penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dia menyebut 75 pegawai tersebut dirancang sejak awal tak lolos seperti joker merancang pemenangan presiden sebelum dilakukan pemilihan. "75 nama-nama tersebut sudah disetting dinyatakan tidak lolos," kata Adnan dalam konfrensi 'Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai' yang disiarkan akun Youtube Indonesia Corruption Watch, Senin (17/5/2021). Baca juga: Mantan Ketua KPK Ungkap Penyebab 75 Pegawai Tak Lolos TWK, Ada Dendam?
Adnan menganalogikan setting-an tidak lolos 75 pegawai KPK tersebut seperti joker dalam menentukan pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Jika di AS joker memerlukan waktu satu hari untuk menentukan pemenang presiden namun jika di Indonesia sebelum melakukan pemilihan sudah dinyatakan pemenenangnya. Baca juga: Jokowi Tegaskan TWK Tidak Serta Merta Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK
"Kita masih ingat ada jokenya di luar negeri terkait dengan proses pilpres kalau di Amerika butuh waktu satu hari untuk mengatasi, di Indonesia sebelum pencoblosan sudah ketahuan siapa yang menang siapa yang kalah, kira-kira mirip kejadiannya. Sejumlah nama telah diseting akan didrop dan sudah ketahuan siapa yang lolos siapa yang tidak lolos," beber Adnan.
Sebelumnya, beredar surat keputusan menonaktifkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam TWK. Tugas 75 pegawai itu diserahkan ke pimpinannya masing-masing. TWK dilaksanakan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Pelaksanaan TWK ini merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, maupun Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
Ada sejumlah hal yang diduga membuat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK termasuk salah satunya penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dia menyebut 75 pegawai tersebut dirancang sejak awal tak lolos seperti joker merancang pemenangan presiden sebelum dilakukan pemilihan. "75 nama-nama tersebut sudah disetting dinyatakan tidak lolos," kata Adnan dalam konfrensi 'Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai' yang disiarkan akun Youtube Indonesia Corruption Watch, Senin (17/5/2021). Baca juga: Mantan Ketua KPK Ungkap Penyebab 75 Pegawai Tak Lolos TWK, Ada Dendam?
Adnan menganalogikan setting-an tidak lolos 75 pegawai KPK tersebut seperti joker dalam menentukan pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Jika di AS joker memerlukan waktu satu hari untuk menentukan pemenang presiden namun jika di Indonesia sebelum melakukan pemilihan sudah dinyatakan pemenenangnya. Baca juga: Jokowi Tegaskan TWK Tidak Serta Merta Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK
"Kita masih ingat ada jokenya di luar negeri terkait dengan proses pilpres kalau di Amerika butuh waktu satu hari untuk mengatasi, di Indonesia sebelum pencoblosan sudah ketahuan siapa yang menang siapa yang kalah, kira-kira mirip kejadiannya. Sejumlah nama telah diseting akan didrop dan sudah ketahuan siapa yang lolos siapa yang tidak lolos," beber Adnan.
Sebelumnya, beredar surat keputusan menonaktifkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam TWK. Tugas 75 pegawai itu diserahkan ke pimpinannya masing-masing. TWK dilaksanakan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Pelaksanaan TWK ini merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, maupun Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
(cip)
Lihat Juga :
