Respons Sejumlah Negara Terkait Palestina Cenderung Ideologis Bukan Kemanusiaan
Senin, 17 Mei 2021 - 12:34 WIB
loading...
Konflik panjang antara negara Palestina dengan bangsa Israel, dinilai bukanlah masalah agama semata, namun ada perebutan serta pendudukan wilayah Palestina. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konflik peperangan panjang antara negara Palestina dengan bangsa Israel, dinilai bukanlah masalah agama semata, namun ada perebutan serta pendudukan wilayah Palestina dan ini tentang kemanusiaan.
Baca juga: Soal Palestina, Pihak Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY
Berbagai upaya meredam konflik Israel-Palestina dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia yang baru-baru ini menyampaikan pernyataan bersama dengan pemimpin Malaysia dan Brunei Darussalam. Baca juga: Serangan Udara Israel Tewaskan 42 Warga Palestina di Gaza
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, langkah yang dilakukan berbagai negara termasuk Indonesia berlandas atas orientasi dukungan politik ideologi, bukan pada asas kemanusiaan.
"Misalnya pemerintah Amerika Serikat mengutuk serangan oleh Hamas terhadap Israel. Sementara negara-negara Islam yang mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya berhadapan dengan Israel mengutuk serangan yang dilakukan oleh otoritas Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi MNC Portal, Senin (17/5/2021).
Baca juga: Pernyataan Bersama Presiden Jokowi, PM Malaysia, dan Sultan Brunei Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina
Dia menilai, langkah berbagai negara dalam memberhentikan keterangan tersebut berlandas pada kecenderungan politik dan ideologi. Seharusnya langkah yang diambil adalah orientasi kemanusiaan.
"Semua pihak untuk tidak mengedepankan orientasi politik atau ideologi. Yang dikendepankan adalah kekerasan harus segera diakhiri demi kemanusian. Korban baik di Palestina maupun Israel harus bisa dihentikan," jelasnya.
Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani mengatakan, langkah lanjut yang harus dilakukan adalah pengurangan penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang bertikai.
Pernyataan-pernyataan dari berbagai pemerintah juga harus dihentikan agar tidak terlibat dalam masalah baru yang justru melupakan para korban dan calon korban dari pertikaian yang ada.
"Demi kemanusiaan juga PBB, khususnya Dewan Keamanan, serta OKI harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan jatuhnya korban," pungkasnya.
Baca juga: Soal Palestina, Pihak Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY
Berbagai upaya meredam konflik Israel-Palestina dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia yang baru-baru ini menyampaikan pernyataan bersama dengan pemimpin Malaysia dan Brunei Darussalam. Baca juga: Serangan Udara Israel Tewaskan 42 Warga Palestina di Gaza
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, langkah yang dilakukan berbagai negara termasuk Indonesia berlandas atas orientasi dukungan politik ideologi, bukan pada asas kemanusiaan.
"Misalnya pemerintah Amerika Serikat mengutuk serangan oleh Hamas terhadap Israel. Sementara negara-negara Islam yang mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya berhadapan dengan Israel mengutuk serangan yang dilakukan oleh otoritas Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi MNC Portal, Senin (17/5/2021).
Baca juga: Pernyataan Bersama Presiden Jokowi, PM Malaysia, dan Sultan Brunei Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina
Dia menilai, langkah berbagai negara dalam memberhentikan keterangan tersebut berlandas pada kecenderungan politik dan ideologi. Seharusnya langkah yang diambil adalah orientasi kemanusiaan.
"Semua pihak untuk tidak mengedepankan orientasi politik atau ideologi. Yang dikendepankan adalah kekerasan harus segera diakhiri demi kemanusian. Korban baik di Palestina maupun Israel harus bisa dihentikan," jelasnya.
Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani mengatakan, langkah lanjut yang harus dilakukan adalah pengurangan penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang bertikai.
Pernyataan-pernyataan dari berbagai pemerintah juga harus dihentikan agar tidak terlibat dalam masalah baru yang justru melupakan para korban dan calon korban dari pertikaian yang ada.
"Demi kemanusiaan juga PBB, khususnya Dewan Keamanan, serta OKI harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan jatuhnya korban," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
