Soal Palestina, Pihak Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY
loading...
Konflik Israel-Palestina. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko, Muhammad Rahmad meminta Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menekan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui konflik Israel-Palestina, bahkan membandingkan rekam jejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi dalam mengatasi krisis di Palestina, adalah keliru dan hanya akan mempermalukan SBY.
"Sebelumnya, Presiden Jokowi di sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, tanggal (22/9/2020) lalu, telah menyampaikan pidato khusus tentang pentingnya Indonesia untuk terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," sambung Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad mengatakan, perhatian khusus Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina juga ditunjukkan ketika Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.
Di sisi lain, Retno Marsudi, Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019, menyampaikan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan Dewan Keamanan PBB terkait Palestina; Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, dan Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali.
"Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan," ulas Rahmad.
Tidak hanya soal Palestina, lanjut dia, di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah berhasil mengesahkan 4 resolusi, yaitu: 1 resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), dua resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), tiga, resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan keempat, resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
"Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB sebanyak dua kali berturut-turut, yakni tahun 2019 dan 2020. Ini adalah prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah diplomasi di dunia Internasional. Prestasi ini diperoleh masa Pemerintahan Presiden Jokowi," bebernya.
"Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008 (masa Pemerintahan SBY), namun belum dipercaya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB," lanjut Rahmad.
Upaya nyata lainnya yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, adalah disepakatinya Declaration on Palestine di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015 di Bandung. Indonesia berhasil mendapat dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution.
"Sebelumnya, Presiden Jokowi di sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, tanggal (22/9/2020) lalu, telah menyampaikan pidato khusus tentang pentingnya Indonesia untuk terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," sambung Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad mengatakan, perhatian khusus Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina juga ditunjukkan ketika Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.
Di sisi lain, Retno Marsudi, Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019, menyampaikan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan Dewan Keamanan PBB terkait Palestina; Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, dan Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali.
"Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan," ulas Rahmad.
Tidak hanya soal Palestina, lanjut dia, di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah berhasil mengesahkan 4 resolusi, yaitu: 1 resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), dua resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), tiga, resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan keempat, resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
"Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB sebanyak dua kali berturut-turut, yakni tahun 2019 dan 2020. Ini adalah prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah diplomasi di dunia Internasional. Prestasi ini diperoleh masa Pemerintahan Presiden Jokowi," bebernya.
"Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008 (masa Pemerintahan SBY), namun belum dipercaya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB," lanjut Rahmad.
Upaya nyata lainnya yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, adalah disepakatinya Declaration on Palestine di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015 di Bandung. Indonesia berhasil mendapat dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution.
Explore More