Soal Palestina, Pihak Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY

Selain itu, katanya, Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 yang bekerja sama dengan Organisasi Kerja sama Islam dan United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Pertemuan tersebut membahas isu Jerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel antara lain, isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air.

"Atas permintaan Presiden Palestina, Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa (LB) OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 6-7 Maret 2016. KTT LB OKI menghasilkan 2 outcome documents, yaitu sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dan Jakarta Declaration tentang gagasan Indonesia yang memuat langkah-langkah konkrit untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif," ungkapnya.

Selain dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga membantu Palestina, antara lain; bantuan Klinik Mata (ophthalmology clinic) dan Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (ear nose and throat/ENT clinic) yang diserah-terimakan pada tanggal 21 April 2019 kepada MAP Yordania (Medical Aid for Palestinian Clinic) di kamp pengungsi Palestina di Talbiyah.

Bagi Rahmad, komitmen Indonesia terhadap Palestina telah dibangun sejak lama, termasuk masa Pemerintahan SBY. Langkah konkret untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina terus dilakukan secara sangat serius sampai saat ini.

"Karena itu, adalah sebuah kekeliruan dan hanya akan mempermalukan SBY, ketika Demokrat Kubu AHY membandingkan rekam jejak SBY yang katanya lebih hebat dari Presiden Jokowi dalam mengatasi konflik di Palestina. Faktanya, prestasi diplomasi tertinggi Indonesia di dunia internasional, justru diperoleh dimasa Pemerintahan Presiden Jokowi," tandas pria yang juga Direktur Eksekutif Qodari School of Politics (QSP) itu.