Darmizal: Prestasi dan Rekam Jejak Cemerlang Tak Jamin Lulus Tes ASN
loading...
Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO), HM Darmizal merespons terkait Indonesia dihebohkan pemberitaan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Foto/Erfan Maruf/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO), HM Darmizal merespons terkait Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurutnya, yang tidak lolos termasuk penyidik senior paling populer Novel Baswedan dan Sujanarko, Direktur KPK yang pernah mendapat predikat pegawai berprestasi.
"Prosesnya pastilah legal, telah sesuai aturan main yang berlaku dalam perekrutan pegawai menjadi ASN. Soal peserta tes nya berprestasi, senior, punya rekam jejak cemerlang, tak bisa jadi jaminan lulus tes jadi pegawai atau ASN. Ini sudah jadi warisan sengkarut panjang nasional sejak dulu dari masa ke masa. Satu kenyataan yang sulit untuk bisa dipungkiri," tuturnya.
Contoh lain lanjut Darmizal, bisa dilihat pada saat tes masuk perguruan tinggi. Meski juara umum di sekolah, nilai ujian nasional tinggi, ternyata tidak jaminan untuk lulus tes. Bahkan yang lulus adalah yang prestasinya biasa-biasa saja di sekolah.
"Puluhan ribu orang yang ikut tes pegawai sebuah kementerian misalnya. Walaupun memiliki rekam jejak hebat, IPK tinggi, belum tentu lulus tes masuk pegawai. Kadang yang lulus tes itu secara akademis biasa-biasa saja," sambung Darmizal.
Karena itulah, Darmizal juga mengatakan rasanya sistem tes secara nasional, khususnya untuk pegawai atau ASN memang perlu untuk dievaluasi dan perlu dikaji ulang. Sistem perekrutan seperti apa yang paling sesuai untuk pegawai atau ASN. Apakah tes yang cocok itu berbasis teori atau berbasis kompetensi? Atau apakah implementasinya seragam atau berbeda-beda di setiap lembaga sesuai kebutuhan.
"Inilah yang perlu dievaluasi menyeluruh secara nasional oleh lembaga terkait dengan penyaringan pegawai atau ASN," ungkap politikus Partai Demokrat yang bergabung dalam kepengurusan partai hasil KLB pimpinan Moeldoko itu.
Sehingga kata dia, nantinya ketika mereka yang merasa pintar atau yang terlihat berprestasi, kemudian gagal tes, lalu ramai-ramai menyalahkan orang lain.
"Menyalahkan pimpinan lembaganya, menyalahkan siapa saja yang tidak disenangi, menyalahkan pimpinan KPK yang masa baktinya sangat terbatas. Bahkan kembali Menyalahkan Presiden yang tidak ada kaitannya dengan proses rekrutmen tersebut dan lain lain," pungkas dia.
"Prosesnya pastilah legal, telah sesuai aturan main yang berlaku dalam perekrutan pegawai menjadi ASN. Soal peserta tes nya berprestasi, senior, punya rekam jejak cemerlang, tak bisa jadi jaminan lulus tes jadi pegawai atau ASN. Ini sudah jadi warisan sengkarut panjang nasional sejak dulu dari masa ke masa. Satu kenyataan yang sulit untuk bisa dipungkiri," tuturnya.
Contoh lain lanjut Darmizal, bisa dilihat pada saat tes masuk perguruan tinggi. Meski juara umum di sekolah, nilai ujian nasional tinggi, ternyata tidak jaminan untuk lulus tes. Bahkan yang lulus adalah yang prestasinya biasa-biasa saja di sekolah.
"Puluhan ribu orang yang ikut tes pegawai sebuah kementerian misalnya. Walaupun memiliki rekam jejak hebat, IPK tinggi, belum tentu lulus tes masuk pegawai. Kadang yang lulus tes itu secara akademis biasa-biasa saja," sambung Darmizal.
Karena itulah, Darmizal juga mengatakan rasanya sistem tes secara nasional, khususnya untuk pegawai atau ASN memang perlu untuk dievaluasi dan perlu dikaji ulang. Sistem perekrutan seperti apa yang paling sesuai untuk pegawai atau ASN. Apakah tes yang cocok itu berbasis teori atau berbasis kompetensi? Atau apakah implementasinya seragam atau berbeda-beda di setiap lembaga sesuai kebutuhan.
"Inilah yang perlu dievaluasi menyeluruh secara nasional oleh lembaga terkait dengan penyaringan pegawai atau ASN," ungkap politikus Partai Demokrat yang bergabung dalam kepengurusan partai hasil KLB pimpinan Moeldoko itu.
Sehingga kata dia, nantinya ketika mereka yang merasa pintar atau yang terlihat berprestasi, kemudian gagal tes, lalu ramai-ramai menyalahkan orang lain.
"Menyalahkan pimpinan lembaganya, menyalahkan siapa saja yang tidak disenangi, menyalahkan pimpinan KPK yang masa baktinya sangat terbatas. Bahkan kembali Menyalahkan Presiden yang tidak ada kaitannya dengan proses rekrutmen tersebut dan lain lain," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :
