Muncul Nama Pimpinan Komisi VIII dalam Sidang Suap Bansos Covid-19
Selasa, 11 Mei 2021 - 00:46 WIB
loading...
A
A
A
"Saksi tadi ada disebut nama Pak Yandri sama Pak Ace, siapa itu bisa dijelaskan?," tanya Jaksa KPK Ikhsan Fernandi kepada Pepen Nazaruddin di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021).
"Itu Ketua Komisi VIII dan Wakil Ketua," jawab Pepen. Baca juga: Kasus Korupsi Bansos Corona, Ahli: PPK Punya Kewenangan Penuh Menunjuk Vendor
Jaksa kembali memperjelas apa yang dibahas Pepen dengan Sigit Bawono dalam percakapan tersebut. "Saat itu membicarakan apa?," ujar Jaksa Ikhsan kembali bertanya ke Pepen.
"Ini kalau tidak salah saya, akan ada pembahasan RDP dengan kita, namun kita belum siap," timpal Pepen.
"Apakah terkait juga bansos?," tanya jaksa.
"Bukan, itu RDP biasa, program," klaim Pepen.
Lebih lanjut, Jaksa Ikhsan kembali menggali keterangan Pepen Nazaruddin ihwal kaitan Yandri Susanto dan Ace Hasan Syadzily dalam percakapan dengan Sigit Bawono tersebut.
"Apa kaitannya Pak Sigit ini, Pak Yandri, Pak Ace, ini saudara bicara dengan komisi VIII kan?," Cecar Jaksa ke Pepen.
"Kalau itu untuk dalam rangka dengar pendapatnya. Jadi kalau kami berhalangan, bicarakan dulu dengan ketua. Gitu," dalih Pepen.
Dalam perkara ini, JuliariPeter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32.482.000.000 (Rp32 miliar) dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.
Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.
Uang sebesar Rp32 miliar itu diduga diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp1,28 miliar.
Kemudian, dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar. Lantas, sebesar Rp29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.
Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Itu Ketua Komisi VIII dan Wakil Ketua," jawab Pepen. Baca juga: Kasus Korupsi Bansos Corona, Ahli: PPK Punya Kewenangan Penuh Menunjuk Vendor
Jaksa kembali memperjelas apa yang dibahas Pepen dengan Sigit Bawono dalam percakapan tersebut. "Saat itu membicarakan apa?," ujar Jaksa Ikhsan kembali bertanya ke Pepen.
"Ini kalau tidak salah saya, akan ada pembahasan RDP dengan kita, namun kita belum siap," timpal Pepen.
"Apakah terkait juga bansos?," tanya jaksa.
"Bukan, itu RDP biasa, program," klaim Pepen.
Lebih lanjut, Jaksa Ikhsan kembali menggali keterangan Pepen Nazaruddin ihwal kaitan Yandri Susanto dan Ace Hasan Syadzily dalam percakapan dengan Sigit Bawono tersebut.
"Apa kaitannya Pak Sigit ini, Pak Yandri, Pak Ace, ini saudara bicara dengan komisi VIII kan?," Cecar Jaksa ke Pepen.
"Kalau itu untuk dalam rangka dengar pendapatnya. Jadi kalau kami berhalangan, bicarakan dulu dengan ketua. Gitu," dalih Pepen.
Dalam perkara ini, JuliariPeter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32.482.000.000 (Rp32 miliar) dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.
Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.
Uang sebesar Rp32 miliar itu diduga diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp1,28 miliar.
Kemudian, dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar. Lantas, sebesar Rp29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.
Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(mhd)
Lihat Juga :
