Tes Pegawai KPK Jadi Polemik karena Ada Anggapan 'Manusia Setengah Malaikat'

JAKARTA - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita ikut menyoroti tentang polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sebuah tes, kata Romli, lulus dan tidak lulus merupakan hal biasa. "Lulus atau tidak lulus tes masalah biasa tetapi karena terkait eks penyidik-penyidik dan pegawai KPK jadi masalah besar dan alasan protes bermacam-macam salah satunya bahwa 75 pegawai eks penyidik KPK telah berjasa menumpas korupsi," tutur Romli dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Sabtu (8/5/2021).

Menurut dia, alasan tersebut tidak dapat dinafikkan. Namun, jika dikaitkan tidak lulus tes sesungguhnya keliru. Contohnya ada banyak koruptor yang terjaring KPK di Lapas Sukamiskin juga adalah figur-figur yang telah berjasa memajukan negeri ini.

"Di sinilah kita harus mengapresiasi asas perlakuan hukum yang sama terhadap siapa pun. Lagipula bisa dibayangkan anehnya jika tidak ada perlakuan berbeda antara 75 pegawai KPK dan yang lulus tes," kata Romli.


Dia menjelaskan, pelaksanaan tes didasarkan perintah Undang-Undang tentang ASN yang berlaku sama bagi setiap orang, terlepas dari status sosial dan jasanya kepada negara dan wajib dipatuhi oleh pejabat siapa pun termasuk presiden.

"Tidak ada celah hukum untuk memberikan privilege kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes. Masalah ini menjadi besar karena pra-anggapan bahwa yang tersisih dari tes adalah 'manusia setengah malaikat' jelas keliru dan menyesatkan karena di balik itu semua dapat dipastikan bahwa KPK tidak akan stagnan sekalipun ke 75 pegawai diberhentikan. Wewenang pemberhentian ke 75 pegawai tidak lulus tes berada pada Menpan-RB," tutur Romli.