Janji Pemerintah Jamin Pendidikan Anak Prajurit KRI Nanggala Harus Dikawal
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, meminta semua pihak untuk mengawal janji pemerintah yang akan menjamin pendidikan bagi putra-putri daei awak KRI Nanggala 402, yang gugur di perairan Bali medio April lalu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, meminta semua pihak untuk mengawal janji pemerintah yang akan menjamin pendidikan bagi putra-putri daei awak KRI Nanggala 402, yang gugur di perairan Bali medio April lalu.
“Ini kan kejadiannya sekarang padahal sekolahnya nanti, ini harus ada skema dan pendelegasian yang jelas. Tapi kalau ini hanya statement, saya khawatir tidak ada perbedaan dengan siswa-siswi lainnya (yang bukan korban),” kata Fikri kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).
Politikus PKS ini mengapresiasi janji pemerintah akan jaminan pendidikan tersebut, karena memang negara harus hadir dalam segala aspek terutama pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hak seluruh anak bangsa, sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Apalagi mereka ini anak-anak dari para prajurit yang telah gugur dalam tugas menjaga kedaulatan bangsa.
Untuk itu, menurut Fikri, perlu adanya skema untuk mengawal janji ini, mengingat bukan hanya pemerintah pusat yang terlibat dalam urusan pendidikan, karena pendidikan adalah urusan yang didesentralisasikan secara kongruen. “Kewenangan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP ada di tingkat kota/kabupaten. Kemudian SMA/SMK, serta pendidikan luar biasa atau layanan khusus ada di tingkat provinsi. Pemerintah pusat hanya urusan pendidikan tinggi saja. Nah, kalau demikian, bagaimana mengkoordinasikannya?,” tutur Fikri.
Oleh karena itu, Fikri mendorong agar ada dokumen administrasi yang kuat, sah dan bisa disepakati oleh siapa pun pemerintahnya. "Saya bersama Komisi X juga akan menagih janji tersebut ke pemerintah," tandas mantan guru ini.
“Ini kan kejadiannya sekarang padahal sekolahnya nanti, ini harus ada skema dan pendelegasian yang jelas. Tapi kalau ini hanya statement, saya khawatir tidak ada perbedaan dengan siswa-siswi lainnya (yang bukan korban),” kata Fikri kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).
Politikus PKS ini mengapresiasi janji pemerintah akan jaminan pendidikan tersebut, karena memang negara harus hadir dalam segala aspek terutama pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hak seluruh anak bangsa, sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Apalagi mereka ini anak-anak dari para prajurit yang telah gugur dalam tugas menjaga kedaulatan bangsa.
Untuk itu, menurut Fikri, perlu adanya skema untuk mengawal janji ini, mengingat bukan hanya pemerintah pusat yang terlibat dalam urusan pendidikan, karena pendidikan adalah urusan yang didesentralisasikan secara kongruen. “Kewenangan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP ada di tingkat kota/kabupaten. Kemudian SMA/SMK, serta pendidikan luar biasa atau layanan khusus ada di tingkat provinsi. Pemerintah pusat hanya urusan pendidikan tinggi saja. Nah, kalau demikian, bagaimana mengkoordinasikannya?,” tutur Fikri.
Oleh karena itu, Fikri mendorong agar ada dokumen administrasi yang kuat, sah dan bisa disepakati oleh siapa pun pemerintahnya. "Saya bersama Komisi X juga akan menagih janji tersebut ke pemerintah," tandas mantan guru ini.
(cip)
Explore More