Sindir AHY, Kubu Moeldoko Bandingkan Demokrasi Era Jokowi dengan SBY

Menurut Prof. Sri Soemantri, tutur dia, Demokrasi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu demokrasi dalam arti material dan dalam arti formal. Demokrasi dalam arti yang pertama adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Perbedaan dalam demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam demokrasi ini. "Oleh karena itu dikenal adanya Demokrasi Liberal, Demokrasi Sosialis, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Sentralisme, dan Demokrasi Pancasila," ulas SHE.

Sedangkan demokrasi dalam arti formal mengalami perkembangan, yaitu dari demokrasi langsung, sebagaimana pernah dilaksanakan dalam Negara Kota atau (City State) di Yunani Kuno, menjadi demokrasi tidak langsung. ”Demokrasi tidak langsung juga dinamakan demokrasi perwakilan, yaitu demokrasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga/badan perwakilan rakyat. (Prof. Sri Soemantri, Makalah Seminar, Jakarta 12 April 1999)," sambung dia.

Selain itu, jika melihat dari dua segi Demokrasi yang dijelaskan Prof. Sri Soemantri itu, maka Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan ini dan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini adalah Demokrasi Pancasila, di mana falsafah atau ideologi negara (Pancasila) selalu menjadi dasar dari berbagai kebijakan Pemerintah dalam hal politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. "Oleh karena itu, di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini, ormas-ormas yang melawan falsafah dan ideologi negara seperti HTI dan FPI diberi tindakan dengan keras dan tegas oleh aparat keamanan negara atau dibubarkan oleh pemerintah, agar bangsa dan negara Indonesia ini kembali aman, tertib dan damai," ucapnya.

Jadi menurutnya, demokrasi yang dipilih oleh Presiden Jikowi saat ini adalah Demokrasi Pancasila yang berani bersikap tegas melawan para penghkianat ideologi bangsa seperti HTI dan FPI. "Sedangkan Demokrasi yang nampaknya dulu dipilih oleh Presiden SBY adalah Demokrasi Sak Karepe Dhewe, dimana semua kelompok radikal yang ajarannya bertentangan dengan falsafah dan ideologi negara boleh hidup dan berkembang di Indonesia, meskipun mereka membahayakan keutuhan bangsa dan negara, yang penting Presiden SBY aman dan keluarganya sejahtera," pungkas Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) itu.