Polemik Kamus Sejarah, Kemendikbud Diminta Tulis Sejarah Secara Jujur
Jum'at, 23 April 2021 - 09:55 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengakui keteledoran institusinya. Dia juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh dan ormas terkait polemik hilangnya sejumlah pahlawan perjuangan di Kamus Sejarah Indonesia.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai kekhawatiran masyarakat belum bisa sepenuhnya dihapus.
Kendati demikian dia menghargai kesediaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menarik buku Kamus Sejarah Indonesia yang kontroversial karena tidak memasukkan tokoh sekaliber KH Hasyim Asy'ari.
"Dengan demikian kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kemungkinan pembelokan sejarah bisa dikurangi. Namun kekhawatiran masyarakat belum sepenuhnya bisa dihapus," kata Zainuddin saat dihubungi, Jumat (23/4/2021).Baca juga: Kecewa, PBNU Siap Dukung Nadiem Sempurnakan Kamus Sejarah Indonesia
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini melihat, masyarakat masih trauma dengan sejumlah kekhilafan yang dilakukan Kemendikbud. Seperti soal absennya frasa nilai-nilai agama dalam peta jalan pendidikan 2020-2035. Sebelum polemik Kamus Sejarah, Pancasila dan bahasa Indonesia juga terhapus dari kurikulum pendidikan tinggi.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai kekhawatiran masyarakat belum bisa sepenuhnya dihapus.
Kendati demikian dia menghargai kesediaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menarik buku Kamus Sejarah Indonesia yang kontroversial karena tidak memasukkan tokoh sekaliber KH Hasyim Asy'ari.
"Dengan demikian kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kemungkinan pembelokan sejarah bisa dikurangi. Namun kekhawatiran masyarakat belum sepenuhnya bisa dihapus," kata Zainuddin saat dihubungi, Jumat (23/4/2021).Baca juga: Kecewa, PBNU Siap Dukung Nadiem Sempurnakan Kamus Sejarah Indonesia
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini melihat, masyarakat masih trauma dengan sejumlah kekhilafan yang dilakukan Kemendikbud. Seperti soal absennya frasa nilai-nilai agama dalam peta jalan pendidikan 2020-2035. Sebelum polemik Kamus Sejarah, Pancasila dan bahasa Indonesia juga terhapus dari kurikulum pendidikan tinggi.
Lihat Juga :
