Ihwal Reshuffle Kabinet, Ini Kriteria Menteri yang Dibutuhkan versi Pengamat LIPI
loading...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memberikan komentar Ihwal wacana reshuffle kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam waktu dekat. Bila itu terjadi, Siti mengatakan Presiden Jokowi harus memilih orang yang tepat.
"Soal reshuffle kabinet memang menjadi hak istemewa presiden. Rakyat hanya mengusulkan agar kementerian diduduki orang-orang yang tepat dan mampu mengeksekusi program yang bermanfaat bagi rakyat," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Menurut Siti, yang diperlukan saat ini adalah kabinet yang mampu bekerja untuk rakyat dan kemajuan Indonesia. Terkait momentum reshuffle dalam waktu dekat, Siti menyebut hal itu menyesuaikan kebutuhan dan waktu yang kontekstual, terlebih perlu mempertimbangkan aspek politik.
"Karena menteri itu jabatan politik, mau tidak mau pertimbangan politik mengedepan. Meskipun demikian tetap saja presiden memilki keleluasan untuk memilih menteri. Karena pada akhirnya yang akan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat adalah presiden," ucap wanita peraih gelar Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan
Siti mengingatkan, Jokowi jangan sampai memilih menteri yang memiliki sosok kontroversial. Sebab akan menimbulkan polemik dan resistensi di tengah masyarakat.
Ditetapkannya dua kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Kemendikbudristek pada beberapa pekan lalu, Siti meminta Presiden Jokowi perlu dipertimbangkan sosok menteri yang tepat untuk megisi pos tersebut.
"Nasib pendidikan, riset dan inovasi akan buruk bila tidak ditangani secara benar. Demikian juga kementerian investasi, perlu dipimpin orang yang tepat agar mampu memajukan perekonomian Indonesia," tuturnya.
Selain itu, masalah impor yang menimbulkan kontroversi, juga perlu dievaluasi. Karena hal itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ke depan. Termasuk juga di bidang politik dan pemerintahan yang menimbulkan kegaduhan, terlebih soal keteribatan KSP dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang bulan lalu.
"Di era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian ini sangat bijak bila presiden memikirkan dampak-dampak negatif yang bakal muncul jika merekrut orang-orang yang tidak kompeten," pungkas wanita kelahiran Jember itu.
"Soal reshuffle kabinet memang menjadi hak istemewa presiden. Rakyat hanya mengusulkan agar kementerian diduduki orang-orang yang tepat dan mampu mengeksekusi program yang bermanfaat bagi rakyat," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Menurut Siti, yang diperlukan saat ini adalah kabinet yang mampu bekerja untuk rakyat dan kemajuan Indonesia. Terkait momentum reshuffle dalam waktu dekat, Siti menyebut hal itu menyesuaikan kebutuhan dan waktu yang kontekstual, terlebih perlu mempertimbangkan aspek politik.
"Karena menteri itu jabatan politik, mau tidak mau pertimbangan politik mengedepan. Meskipun demikian tetap saja presiden memilki keleluasan untuk memilih menteri. Karena pada akhirnya yang akan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat adalah presiden," ucap wanita peraih gelar Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan
Siti mengingatkan, Jokowi jangan sampai memilih menteri yang memiliki sosok kontroversial. Sebab akan menimbulkan polemik dan resistensi di tengah masyarakat.
Ditetapkannya dua kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Kemendikbudristek pada beberapa pekan lalu, Siti meminta Presiden Jokowi perlu dipertimbangkan sosok menteri yang tepat untuk megisi pos tersebut.
"Nasib pendidikan, riset dan inovasi akan buruk bila tidak ditangani secara benar. Demikian juga kementerian investasi, perlu dipimpin orang yang tepat agar mampu memajukan perekonomian Indonesia," tuturnya.
Selain itu, masalah impor yang menimbulkan kontroversi, juga perlu dievaluasi. Karena hal itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ke depan. Termasuk juga di bidang politik dan pemerintahan yang menimbulkan kegaduhan, terlebih soal keteribatan KSP dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang bulan lalu.
"Di era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian ini sangat bijak bila presiden memikirkan dampak-dampak negatif yang bakal muncul jika merekrut orang-orang yang tidak kompeten," pungkas wanita kelahiran Jember itu.
(thm)
