Ihwal Reshuffle Kabinet, Ini Kriteria Menteri yang Dibutuhkan versi Pengamat LIPI
Selasa, 20 April 2021 - 05:01 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memberikan komentar Ihwal wacana reshuffle kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam waktu dekat. Bila itu terjadi, Siti mengatakan Presiden Jokowi harus memilih orang yang tepat.
"Soal reshuffle kabinet memang menjadi hak istemewa presiden. Rakyat hanya mengusulkan agar kementerian diduduki orang-orang yang tepat dan mampu mengeksekusi program yang bermanfaat bagi rakyat," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Baca juga: Agar Menteri Tenang Bekerja, Jokowi Disarankan Segera Umumkan Reshuffle
Menurut Siti, yang diperlukan saat ini adalah kabinet yang mampu bekerja untuk rakyat dan kemajuan Indonesia. Terkait momentum reshuffle dalam waktu dekat, Siti menyebut hal itu menyesuaikan kebutuhan dan waktu yang kontekstual, terlebih perlu mempertimbangkan aspek politik.
"Karena menteri itu jabatan politik, mau tidak mau pertimbangan politik mengedepan. Meskipun demikian tetap saja presiden memilki keleluasan untuk memilih menteri. Karena pada akhirnya yang akan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat adalah presiden," ucap wanita peraih gelar Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.
"Soal reshuffle kabinet memang menjadi hak istemewa presiden. Rakyat hanya mengusulkan agar kementerian diduduki orang-orang yang tepat dan mampu mengeksekusi program yang bermanfaat bagi rakyat," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Baca juga: Agar Menteri Tenang Bekerja, Jokowi Disarankan Segera Umumkan Reshuffle
Menurut Siti, yang diperlukan saat ini adalah kabinet yang mampu bekerja untuk rakyat dan kemajuan Indonesia. Terkait momentum reshuffle dalam waktu dekat, Siti menyebut hal itu menyesuaikan kebutuhan dan waktu yang kontekstual, terlebih perlu mempertimbangkan aspek politik.
"Karena menteri itu jabatan politik, mau tidak mau pertimbangan politik mengedepan. Meskipun demikian tetap saja presiden memilki keleluasan untuk memilih menteri. Karena pada akhirnya yang akan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat adalah presiden," ucap wanita peraih gelar Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.
