Dukung SIPP KPK, PKB Yakin Bisa Cegah Perilaku Korup Kader Parpol
Senin, 19 April 2021 - 16:45 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat menerima Tim Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta, Senin (19/4/2021). Foto/SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung penuh program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Program ini dinilai strategis untuk meminimalkan potensi korupsi bagi kader partai baik di eksekutif maupun legislatif.
“Kami tentu mengapresiasi pendampingan bagi pengelolaan partai politik di Tanah Air melalui Program SIPP. Kami menilai Program SIPP perlu diperkuat dari sisi regulasi baik dalam bentuk Peraturan KPK atau jika perlu peraturan pemerintah, sehingga menjadi program berkesinambungan,” ujar Cucun saat menerima Tim Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta, Senin (19/4/2021). Baca juga: Nurhadi Kembali Tersangka, KPK Cegah Advokat Lucas Ke Luar Negeri
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid, Deputi Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Kumbul Kusdwijanto, dan Kasatgas Politik Dikyanmas KPK David Sepriwasa. Selain itu hadir pula Anggota Komisi III DPR dari PKB M Rano Alfath dan Heru Widodo.
Cucun menjelaskan sudah menjadi rahasia umum banyak kader partai politik yang menjadi pesakitan karena terjerat kasus korupsi. Berdasarkan catatan KPK hingga Desember 2020 ada ratusan kader parpol yang terlibat korupsi. Dari legislatif ada sekitar 279 orang, dari eksekutif di level gubernur ada 21 orang, dan di level bupati/wali kota ada 127 orang.
“Catatan ini tentu menjadi keprihatinan bersama sehingga adanya Program SIPP di mana KPK mengandeng langsung pengurus partai politik untuk melakukan pembenahan bersama tentu suatu langkah maju,” jelasnya.
Ketua Fraksi PKB DPR ini mengungkap ada banyak hal yang bisa mendorong kader partai politik terlibat korupsi. Mulai dari minimnya integritas personal, sistem kaderisasi parpol yang belum berjalan maksimal, hingga tidak adanya standarisasi rekrutmen kader parpol.
“Kami tentu mengapresiasi pendampingan bagi pengelolaan partai politik di Tanah Air melalui Program SIPP. Kami menilai Program SIPP perlu diperkuat dari sisi regulasi baik dalam bentuk Peraturan KPK atau jika perlu peraturan pemerintah, sehingga menjadi program berkesinambungan,” ujar Cucun saat menerima Tim Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta, Senin (19/4/2021). Baca juga: Nurhadi Kembali Tersangka, KPK Cegah Advokat Lucas Ke Luar Negeri
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid, Deputi Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Kumbul Kusdwijanto, dan Kasatgas Politik Dikyanmas KPK David Sepriwasa. Selain itu hadir pula Anggota Komisi III DPR dari PKB M Rano Alfath dan Heru Widodo.
Cucun menjelaskan sudah menjadi rahasia umum banyak kader partai politik yang menjadi pesakitan karena terjerat kasus korupsi. Berdasarkan catatan KPK hingga Desember 2020 ada ratusan kader parpol yang terlibat korupsi. Dari legislatif ada sekitar 279 orang, dari eksekutif di level gubernur ada 21 orang, dan di level bupati/wali kota ada 127 orang.
“Catatan ini tentu menjadi keprihatinan bersama sehingga adanya Program SIPP di mana KPK mengandeng langsung pengurus partai politik untuk melakukan pembenahan bersama tentu suatu langkah maju,” jelasnya.
Ketua Fraksi PKB DPR ini mengungkap ada banyak hal yang bisa mendorong kader partai politik terlibat korupsi. Mulai dari minimnya integritas personal, sistem kaderisasi parpol yang belum berjalan maksimal, hingga tidak adanya standarisasi rekrutmen kader parpol.
Lihat Juga :
