Vaksin Nusantara Belum Diizinkan Uji Klinis Tahap 2, BPOM Dinilai Aneh

Sabtu, 17 April 2021 - 13:23 WIB
loading...
Vaksin Nusantara Belum...
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena menyebutkan, seharusnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin uji klinis tahap 2 Vaksin Nusantara. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena menyebutkan, seharusnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah memberikan izin uji klinis tahap 2 Vaksin Nusantara. Padahal, menurut Melki Peneliti Vaksin Nusantara telah melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta BPOM.

Baca juga: DPR Geram dengan BPOM yang Dianggap Persulit Pembuatan Vaksin Nusantara

Hal tersebut didapati usai Komisi IX DPR menggelar diskusi dengan Terawan dan Peniliti Vaksin Nusantara serta peneliti lain dari luar negeri dalam hal ini Amerika Serikat, lalu BPOM dan dua Ahli yakni Amin Subandrio dan Chaerul Anwar Nidom.

Baca juga: Anang Hermansyah dan Ashanty Menjadi Relawan Vaksin Nusantara

"Sambil memperbaiki perbaikan yang memang direkomendasikan BPOM, sehingga pada saat itu kita bersepakat bersama walaupun dalam perdebatan yang panjang memang tidak ada hal yang sangat serius," ujar Melki dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tajuk Siapa Suka Vaksin Nusantara, secara daring, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: DPR Sebut Vaksin Nusantara Jawaban Keinginan Presiden Jokowi agar Semua Masyarakat Bisa Divaksin

"Itu seminggu kemudian dengan perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi kaidah rekomendasikan BPOM, mestinya sudah bisa diberikan izin uji klinis tahap 2 terhadap vaksin Nusantara," tambahnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BPOM Bongkar Peredaran...
BPOM Bongkar Peredaran 2,1 Juta Kosmetik Ilegal Senilai Rp35,8 Miliar
Kepala BPOM Dorong ASEAN...
Kepala BPOM Dorong ASEAN Perkuat Sistem Darurat Keamanan Pangan
BPOM: 99,76 Persen AMDK...
BPOM: 99,76 Persen AMDK Merupakan Produk Dalam Negeri
BPOM Tegaskan Peraturan...
BPOM Tegaskan Peraturan BPOM No 5/2026 Bukan Soal Penempatan Apoteker
BPOM: Isu Wajib Apoteker...
BPOM: Isu Wajib Apoteker di Minimarket Hoaks, yang Diatur Pengelolaan Obatnya
BPOM dan WHO Perkuat...
BPOM dan WHO Perkuat Kolaborasi Pengawasan Obat dan Makanan
BPOM Temukan 14 Kosmetik...
BPOM Temukan 14 Kosmetik Berbahaya, Ini Daftarnya!
BPOM Ungkap Temuan Kosmetik...
BPOM Ungkap Temuan Kosmetik Ilegal Naik 10 Kali Lipat pada 2026, Nilainya Tembus Rp35,8 Miliar
BPOM Terbitkan Aturan...
BPOM Terbitkan Aturan Baru Iklan Obat, Influencer Dilarang Promosi
Rekomendasi
Tabungan Kelas Menengah...
Tabungan Kelas Menengah Melambat, LPS Menyoroti Anomali Melejitnya Simpanan di Atas Rp5 Miliar
China Perluas Pengaruh...
China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan
Eropa Luncurkan Perisai...
Eropa Luncurkan Perisai Udara yang Bakal Jadi Lawan Tangguh Drone
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Syarat Naik Pesawat,...
Syarat Naik Pesawat, Cukup Swab Antigen Jika Sudah 2 Kali Vaksin
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved