Akankah Moeldoko Lolos dari Reshuffle? Pengamat Ungkap Sejumlah Tanda-tanda
Jum'at, 16 April 2021 - 18:27 WIB
loading...
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu reshuffle kedua dalam Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka saat DPR mengesahkan permohonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta membentuk Kementerian Investasi.
Baca juga: Wacana Reshuffle Mengemuka, Kinerja Kementerian Dinilai Perlu Ditingkatkan
Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menjadi sorotan, apakah sosok yang sempat membuat Partai Demokrat gaduh itu akan dikocok ulang atau tidak.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Tidak Diumumkan Pekan Ini
Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio menjelaskan, Presiden Jokowi biasanya memiliki dua kriteria dalam melakukan kocok ulang kabinet. Yakni, kontriversial dan yang membuat gaduh.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Menguat, Erick Thohir: Saya Siap Dicopot
"Kalau Pak Moeldoko biasanya Pak Jokowi selain kinerja, kriterianya dua. Yang pertama, kontroversial dan yang kedua bikin gaduh," kata pria yang akrab disapa Hensat ini saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).
Namun, Hensat melihat ada satu lagi kriteria yakni, hal yang terkait dengan Pemilu 2024. Maka satu hal yang bisa dilihat yaitu dukungan Jokowi kepada menteri-menteri yang bersemangat untuk mencalonkan diri dalam Pilpres.
Karena Jokowi akan selesai di 2024, Jokowi ingin ada legacy dari kepemimpinannya yang diwariskan atau diteruskan oleh para menterinya.
"Nah, kalau Pak Jokowi senang sama menteri yang mau nyapres ini, itu dipertahankan sama dia. Kalau dia enggak suka sama menteri yang mau nyapres ini atau pejabat setingkat menteri pasti diganti," terangnya.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif KedaKOPI ini menilai, nama Moeldoko yang santer diberitakan menjadi penyebab kisruh Partai Demokrat ini bisa diinterpretasikan lewat kebijakan yang akan dibuat Jokowi terkait reshuffle.
"Tapi kalau Pak Moeldoko sih, kita lihat aja, Pak Jokowi juga pertaruhan besar tuh kalau enggak diganti, artinya masyarakat akan melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Moeldoko kemarin memang direstui oleh Pak Jokowi," ungkap Hensat.
Baca juga: Wacana Reshuffle Mengemuka, Kinerja Kementerian Dinilai Perlu Ditingkatkan
Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menjadi sorotan, apakah sosok yang sempat membuat Partai Demokrat gaduh itu akan dikocok ulang atau tidak.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Tidak Diumumkan Pekan Ini
Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio menjelaskan, Presiden Jokowi biasanya memiliki dua kriteria dalam melakukan kocok ulang kabinet. Yakni, kontriversial dan yang membuat gaduh.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Menguat, Erick Thohir: Saya Siap Dicopot
"Kalau Pak Moeldoko biasanya Pak Jokowi selain kinerja, kriterianya dua. Yang pertama, kontroversial dan yang kedua bikin gaduh," kata pria yang akrab disapa Hensat ini saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).
Namun, Hensat melihat ada satu lagi kriteria yakni, hal yang terkait dengan Pemilu 2024. Maka satu hal yang bisa dilihat yaitu dukungan Jokowi kepada menteri-menteri yang bersemangat untuk mencalonkan diri dalam Pilpres.
Karena Jokowi akan selesai di 2024, Jokowi ingin ada legacy dari kepemimpinannya yang diwariskan atau diteruskan oleh para menterinya.
"Nah, kalau Pak Jokowi senang sama menteri yang mau nyapres ini, itu dipertahankan sama dia. Kalau dia enggak suka sama menteri yang mau nyapres ini atau pejabat setingkat menteri pasti diganti," terangnya.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif KedaKOPI ini menilai, nama Moeldoko yang santer diberitakan menjadi penyebab kisruh Partai Demokrat ini bisa diinterpretasikan lewat kebijakan yang akan dibuat Jokowi terkait reshuffle.
"Tapi kalau Pak Moeldoko sih, kita lihat aja, Pak Jokowi juga pertaruhan besar tuh kalau enggak diganti, artinya masyarakat akan melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Moeldoko kemarin memang direstui oleh Pak Jokowi," ungkap Hensat.
(maf)
Lihat Juga :
