Reshuffle Kabinet Terbaru, Murni karena Kinerja atau Politik?
Selasa, 28 April 2026 - 14:23 WIB
loading...
Pelantikan menteri, wamen, dan sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 April 2026. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026). Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto , reshuffle tersebut bisa dimaknai dalam dua dimensi, yakni kinerja dan politis.
Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja, kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau Indikator Kinerja Utama (KPI) tidak sesuai dengan program prioritas presiden.
"Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketiadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal, timbal balik antara presiden dan partai penyokong," jelas Gun Gun dalam program Sindo Sore yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/4/2026).
Baca Juga: Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Adhie Massardi: Tertibkan Penjahat Lingkungan!
Gun Gun menambahkan, aspek meritokrasi mungkin dibicarakan jelang reshuffle. Namun, menurutnya lebih dominan aspek politik. "Apakah itu keliru? Saya bisa maknai begini. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah melakukan reshuffle. Contoh misalnya Pak Jumhur di Kementerian Lingkunga Hidup, apakah mampu mengakselerasi kementerian ini. Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja," ujarnya.
Selain itu, soal Hasan Nasbi yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang diharapkan bisa mengakselerasi fungsi komunikasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden (KSP).
![Reshuffle Kabinet Terbaru, Murni karena Kinerja atau Politik?]()
Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres
"Apakah Pak Dudung, Pak Qodari, dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai Utusan Khusus Bidang Komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Kalau misalnya memang jalan di tempat, ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi, yakni dimensi politiknya lebih kental dari dimensi memperbaiki kinerja," jelasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istan Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja, kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau Indikator Kinerja Utama (KPI) tidak sesuai dengan program prioritas presiden.
"Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketiadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal, timbal balik antara presiden dan partai penyokong," jelas Gun Gun dalam program Sindo Sore yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/4/2026).
Baca Juga: Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Adhie Massardi: Tertibkan Penjahat Lingkungan!
Gun Gun menambahkan, aspek meritokrasi mungkin dibicarakan jelang reshuffle. Namun, menurutnya lebih dominan aspek politik. "Apakah itu keliru? Saya bisa maknai begini. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah melakukan reshuffle. Contoh misalnya Pak Jumhur di Kementerian Lingkunga Hidup, apakah mampu mengakselerasi kementerian ini. Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja," ujarnya.
Selain itu, soal Hasan Nasbi yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang diharapkan bisa mengakselerasi fungsi komunikasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres
"Apakah Pak Dudung, Pak Qodari, dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai Utusan Khusus Bidang Komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Kalau misalnya memang jalan di tempat, ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi, yakni dimensi politiknya lebih kental dari dimensi memperbaiki kinerja," jelasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istan Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Lihat Juga :
