Soal Partai Koalisi Islam yang Diusulkan Yusril, Begini Analisa Refly Harun
Jum'at, 16 April 2021 - 13:48 WIB
loading...
Refly Harun. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu, misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam. Ahli hukum tata negara Refly Harun bilang pembahasan UU-nya akan alot dan akan ditolak partai nasionalis.
Diketahui, Yusril mengatakan, untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu.
"Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta pemilu. Tanda gambar peserta pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu," ujar Yusril, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Soal Poros Partai Islam, Inisiator Partai Ummat Bilang Begini
Mengomentari hal tersebut, Refly mengatakan, ini memang membutuhkan suatu pembahasan UU yang alot. "Dan saya yakin partai-partai nasionalis tidak mau karena itu sama saja membuka peluang anak macan menjadi besar. Karena bagi partai-partai nasionalis, yang mereka khawatirkan adalah bersatunya partai-partai Islam, bersatunya mereka yang berbasis massa Islam, dan kemudian menjadi kekuatan utama politik lagi di Republik Indonesia," jelas Refly dalam video berjudul POROS PARTAI ISLAM 2024!! GABUNG?! yang tayang di Channel YouTube Refly Harun, Kamis (15/4/2021).
Refly menjelaskan, pada dasarnya pada tahun 1955, ketika pemilu pertama diadakan, partai-partai Islam dan berbasis massa Islam, cukup mendominasi. Dalam empat besar hasil pemilu ada dua partai besar Islam yang cukup mendominasi yakni Masyumi dan NU.
Baca juga: PAN Tidak Akan Ikut Poros Islam di Pemilu 2024, Ini Alasannya
"Persatuan menjadi penting, agar gelombang atau perahu nakhoda ini tidak terlalu condong ke kiri karena bagaimanapun kita membutuhkan keseimbangan di dalam politik kita ke depan ini. Sebagaimana the founding parents kita membangun Indonesia ini dengan perimbangan dua kelompok, kelompok agama dan kelompok nasionalis. Jadi, tidak boleh ada satu kelompok yang sangat dominan sehingga yang muncul justru misalnya Islamofobia," jelasnya.
Diketahui, Yusril mengatakan, untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu.
"Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta pemilu. Tanda gambar peserta pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu," ujar Yusril, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Soal Poros Partai Islam, Inisiator Partai Ummat Bilang Begini
Mengomentari hal tersebut, Refly mengatakan, ini memang membutuhkan suatu pembahasan UU yang alot. "Dan saya yakin partai-partai nasionalis tidak mau karena itu sama saja membuka peluang anak macan menjadi besar. Karena bagi partai-partai nasionalis, yang mereka khawatirkan adalah bersatunya partai-partai Islam, bersatunya mereka yang berbasis massa Islam, dan kemudian menjadi kekuatan utama politik lagi di Republik Indonesia," jelas Refly dalam video berjudul POROS PARTAI ISLAM 2024!! GABUNG?! yang tayang di Channel YouTube Refly Harun, Kamis (15/4/2021).
Refly menjelaskan, pada dasarnya pada tahun 1955, ketika pemilu pertama diadakan, partai-partai Islam dan berbasis massa Islam, cukup mendominasi. Dalam empat besar hasil pemilu ada dua partai besar Islam yang cukup mendominasi yakni Masyumi dan NU.
Baca juga: PAN Tidak Akan Ikut Poros Islam di Pemilu 2024, Ini Alasannya
"Persatuan menjadi penting, agar gelombang atau perahu nakhoda ini tidak terlalu condong ke kiri karena bagaimanapun kita membutuhkan keseimbangan di dalam politik kita ke depan ini. Sebagaimana the founding parents kita membangun Indonesia ini dengan perimbangan dua kelompok, kelompok agama dan kelompok nasionalis. Jadi, tidak boleh ada satu kelompok yang sangat dominan sehingga yang muncul justru misalnya Islamofobia," jelasnya.
(zik)
Lihat Juga :
