PKS Beberkan Alasan Tolak Nama Pangeran Abu Dhabi Jadi Nama Jalan Tol
Selasa, 13 April 2021 - 14:54 WIB
loading...
Dubes UEA Abdullah Saled Obeid Al Dhaheri memberikan sambutan saat menghadiri peresmian pergantian nama tol Jakarta-Cikampek II layang di Bekasi, Senin (12/4/2021). Tol layang Japek resmi berubah nama menjadi Jalan Layang MBZ (Mohamed Bin Zayed). ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah mengubah nama jalan tol layang Jakarta-Cikampek atau Japek II Elevated menjadi jalan layang Sheikh Mohamed bin Zayed melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 417/KPTS/M/2021 tanggal 8 April 2021. Sheikh Mohamed Bin Zayed adalah salah satu Putra Mahkota Kerajaan Emirat Abu Dhabi yang terletak di Uni Emirat Arab (UEA).
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama mengkritik perubahan nama tersebut. Menurut Suryadi, Sheikh Mohamed bin Zayed tidak memiliki kaitan apa-apa dengan pembangunan jalan tol tersebut.
"Pemegang saham terbesar jalan tol tersebut adalah PT Jasa Marga yang notabene merupakan perusahaan BUMN yang sahamnya juga secara mayoritas dimiliki oleh negara," tutur Suryadi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (13/4/2021). Baca juga: Fadli Zon Keberatan Tol Japek II Diganti Nama Syeikh Mohamed bin Zayed
Dia berpendapat, rakyat Indonesia lebih berhak untuk menyematkan nama pahlawan nasional pada jalan tersebut. Masih banyak nama pahlawan nasional yang namanya belum diabadikan menjadi nama jalan nasional.
"Fraksi PKS menilai kurang tepat penggantian nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed dan meminta agar pemerintah meninjau ulang penggantian nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated tersebut dan memberikannya kepada Pahlawan Nasional," ujar Suryadi.
Selain itu, kata dia, Fraksi PKS memandang perlu ketentuan terkait pemberian nama jalan nasional dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa. "Ataupun nama Pahlawan Nasional serta nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan," ungkapnya.
Menurut Suryadi, pemberian nama jalan nasional ini juga harus melibatkan masyarakat, agar tidak terjadi kontroversi di masa yang akan datang. Sekadar diketahui, Jalan tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Elevated memiliki panjang 36,4 kilometer dan memiliki kepadatan lalu lintas sebesar 200.000 kendaraan per hari serta menghubungkan pergerakan kendaraan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya (lajur ekspres/layang), khususnya golongan I non-bus. Baca juga: Gas! Tol Japek Syeikh Mohamed Bin Zayed Sudah Bisa Dilewati
Jalan tol ini dibangun oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Ranggi Sugiron Perkasa dengan komposisi kepemilikan saham keduanya, masing-masing 80% untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 20% PT Ranggi Sugiron Perkasa. Pada saat peresmiannya pada 12 Desember 2019 telah diberi nama sebagai Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.
Menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Jalan tol merupakan jalan nasional dan Pemerintah Pusat sendiri belum memiliki aturan terkait pemberian nama jalan nasional yang berada dibawah kewenangannya.
Hal ini disesalkannya karena pemerintah pusat kalah dari beberapa pemda yang justru sudah memiliki aturan sendiri terkait pemberian nama jalan yang berada di bawah kewenangannya. Dia menilai, ketiadaan aturan inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi ketika Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated diganti menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama mengkritik perubahan nama tersebut. Menurut Suryadi, Sheikh Mohamed bin Zayed tidak memiliki kaitan apa-apa dengan pembangunan jalan tol tersebut.
"Pemegang saham terbesar jalan tol tersebut adalah PT Jasa Marga yang notabene merupakan perusahaan BUMN yang sahamnya juga secara mayoritas dimiliki oleh negara," tutur Suryadi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (13/4/2021). Baca juga: Fadli Zon Keberatan Tol Japek II Diganti Nama Syeikh Mohamed bin Zayed
Dia berpendapat, rakyat Indonesia lebih berhak untuk menyematkan nama pahlawan nasional pada jalan tersebut. Masih banyak nama pahlawan nasional yang namanya belum diabadikan menjadi nama jalan nasional.
"Fraksi PKS menilai kurang tepat penggantian nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed dan meminta agar pemerintah meninjau ulang penggantian nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated tersebut dan memberikannya kepada Pahlawan Nasional," ujar Suryadi.
Selain itu, kata dia, Fraksi PKS memandang perlu ketentuan terkait pemberian nama jalan nasional dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa. "Ataupun nama Pahlawan Nasional serta nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan," ungkapnya.
Menurut Suryadi, pemberian nama jalan nasional ini juga harus melibatkan masyarakat, agar tidak terjadi kontroversi di masa yang akan datang. Sekadar diketahui, Jalan tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Elevated memiliki panjang 36,4 kilometer dan memiliki kepadatan lalu lintas sebesar 200.000 kendaraan per hari serta menghubungkan pergerakan kendaraan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya (lajur ekspres/layang), khususnya golongan I non-bus. Baca juga: Gas! Tol Japek Syeikh Mohamed Bin Zayed Sudah Bisa Dilewati
Jalan tol ini dibangun oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Ranggi Sugiron Perkasa dengan komposisi kepemilikan saham keduanya, masing-masing 80% untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 20% PT Ranggi Sugiron Perkasa. Pada saat peresmiannya pada 12 Desember 2019 telah diberi nama sebagai Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.
Menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Jalan tol merupakan jalan nasional dan Pemerintah Pusat sendiri belum memiliki aturan terkait pemberian nama jalan nasional yang berada dibawah kewenangannya.
Hal ini disesalkannya karena pemerintah pusat kalah dari beberapa pemda yang justru sudah memiliki aturan sendiri terkait pemberian nama jalan yang berada di bawah kewenangannya. Dia menilai, ketiadaan aturan inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi ketika Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated diganti menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed.
(dam)
Lihat Juga :
