JK: Corona Tak Bisa Diajak Berdamai, Harus Tegas

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Berdamai dengan virus Corona (Covid-19) jangan diartikan seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi harus diartikan bahwa kita harus waspada.

(Baca juga: Respons Pemerintah Sikapi 'Indonesia Terserah' Dinilai Kurang Tepat)

Hal itu diungkapkan JK pada program Opini AHA!, Rabu (20/5/2020). Karenanya JK menegaskan, Corona tidak bisa diajak berdamai. Menurutnya, penanganan pandemi virus ini harus tegas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sampai media massa.

"Kita memang agak telat memulainya. Maka dari itu butuh ketegasan," kata JK. (Baca juga: Hadapi Pandemi Corona, Jusuf Kalla Ajak Semua Masyarakat Bersatu)

Untuk pemerintah pusat, JK mengingatkan supaya tegas dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat untuk pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, kunci keberhasilan tangani Corona adalah kecepatan dan ketegasan.

JK mencontohkan, kasus di beberapa negara yang dinilai berhasil menangani Corona. Seperti Vietnam dan Taiwan. Menurutnya, dua negara itu telah menerapkan kebijakan yang ketat dan tanggap. Berbeda dengan Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Inggris yang dinilai lamban dan tidak tegas.

"Meskipun mereka adidaya, mereka tak berkutik," ujar JK.

Sementara itu untuk pemerintah daerah, JK meminta agar para kepala daerah menjalankan aturan dari pemerintah pusat secara tegas. "Pemerintah pusat itu kan buat aturan umumnya. Pelaksanaannya da di daerah karena ada otonomi daerah," jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya masyarakat juga harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah. Seperti menghindari keramaian, jaga jarak, dan bekerja dari rumah.

"Ini bukan hanya masalah pemerintah. Semua orang di dunia ini kena, makanya harus saling mengingatkan.” ujar Ketua PMI ini.

Untuk masyarakat, menurut JK ada dua cara menghadapi Corona. Yaitu menghindari atau membunuhnya. JK melanjutkan, pemerintah harus memprioritaskan penanganan kesehatan ketimbang stimulus ekonomi.

"Mau pakai stimulus apapun, kita juga tidak ada dananya. Harus mengutang lagi terus. Intinya adalah menghidupkan kembali ekonomi dengan cara membunuh virus ini," ungkapnya.

Menurutnya, bila virus bisa ditangani, otomatis perekonomian akan kembali bergerak. Itu karena masyarakat bisa beraktivitas kembali secara normal.

Khusus untuk anak muda. JK juga punya pesan. Menurutnya, anak muda harus jalani kehidupan seperti biasa. Soalnya menurut dia, banyak cara kreatif untuk jalani kehidupan di tengah pandemi.

"Tetap belajar, Sekarang banyak caranya belajar. Bisa lewat online. Jangan di rumah hanya main game dan tidur saja," tegas JK.

Sementara, minimnya ruang kritik yang sehat anak-anak muda saat ini mendorong Opini AHA! hadir. Anak muda Indonesia butuh ruang bersuara. Ruang ekspresi, berpendapat dan kritik sehat tanpa takut dipidana.

Sayangnya, hal itu belum terpenuhi. Padahal, kebebasan berekspresi sangat penting untuk anak muda. Hal itu bisa membangun budaya beropini, berdiskusi, menyampaikan pendapat dan kritik yang sehat. Apalagi, sarana untuk menyuarakan itu semua saat ini sangat mudah. Salah satunya lewat media sosial.

Program ini memberi anak muda ruang untuk berekspresi, diskusi, dan menyampaikan kritik yang sehat. Opini AHA! juga jembatani anak muda dengan para pejabat pembuat keputusan sehingga informasi yang didapat tidak terdistorsi.

"Kami telah menghadirkan banyak tokoh publik dan pejabat pembuat keputusan. Seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di program ini anak muda bisa langsung bertanya dan sampaikan pendapat langsung kepada mereka," ujar Ninin Damayanti, Chief Editor Opini.id.

Opini.id akan hadir 1 minggu sekali dalam format Live di Youtube Opini.id Pukul 16.00 WIB. Kami yakin Opini AHA! bisa jadi sarana anak muda bertanya, berdiskusi dan menyampaikan masukan langsung kepada pembuat kebijakan