Bongkar Pasang Kementerian, Biayanya Mahal dan Memakan Waktu Lama

Minggu, 11 April 2021 - 16:49 WIB
loading...
Bongkar Pasang Kementerian,...
Bongkar pasang kementerian memerlukan biaya yang mahal dan prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengungkapkan bahwa bongkar pasang kementerian memerlukan biaya yang mahal dan prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini disampaikannya menyusul rencana pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi.

"Sangat mahal biayanya. Butuh waktu juga untuk prosesnya karena kan tidak hanya ganti nama dan menterinya saja. Lalu energi masyarakat yang habis. Itu berimplikasi sampai ke daerah juga," katanya saat dihubungi, Minggu (11/4/2021).

Dia mengatakan ketika terjadi penggabungan kementerian pasti ada restrukturisasi organisasi, di mana jajaran Deputi maupun jabatan lainnya di Kemenristek akan digabungkan dengan Dirjen di Kemendikbud. Lalu perlu dipikirkan juga mengenai nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memang merupakan perintah undang-undang.

Baca juga: Pertanyakan Alasan Bongkar Pasang Kementerian, Pengamat: BKPM Nggak Cukup?

"Pasti struktur organisasi berubah. Ketika struktur organisasi berubah anggaran kan juga sudah diatur sedemikian rupa. Enggak bisa begitu saja. Nah ketika penggabungan ini pasti juga akan memerlukan waktu yang tidak cepat. Ketika kita ingat Dikti pindah kembali ke Kemendikbud butuh berapa bulan. Ini akan lebih dari itu karena tadi strukturnya besar. Karena pendidikan dengan ristek beda," katanya.

Selain itu, Lina juga mengatakan bahwa bongkar pasang ini juga berimplikasi pada bongkar pasang personel. Menurutnya, tidak mungkin orang-orang yang sudah menjabat di suatu organisasi diturunkan eselonnya.

"Lalu bagaimana orang-orang di dalam struktur ada perubahan budaya lagi. Menggabungkan sebuah lembaga itu pasti akan banyak yang harus dipersiapkan," katanya.

Baca juga: Jokowi Bikin 2 Kementerian Baru, Siap-siap Kabinet Dirombak Setelah Lebaran?

Bahkan dari segi biaya dipastikan tidak akan murah. Dia mengatakan, berubahnya suatu nomenklatur pasti akan diikuti dengan perubahan banyak hal. Salah satu contohnya kop surat atau pun cap organisasi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Daftar Peraih Penghargaan...
Daftar Peraih Penghargaan DIA 2026: Kreator Konten, Kementerian, hingga Pelaku Industri
Dialog Terbuka Presiden...
Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Rekomendasi Komisi Reformasi...
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Hasil Penyerapan Aspirasi 154 Elemen Masyarakat
Komisi Reformasi Tak...
Komisi Reformasi Tak Usulkan Polri di Bawah Kementerian, Mahfud: Secara Politis Lebih Aman
Komisi Reformasi: Polri...
Komisi Reformasi: Polri Tetap di Bawah Presiden, Tidak di Bawah Kementerian
Presiden Prabowo Akan...
Presiden Prabowo Akan Beri Taklimat ke Seluruh Menteri, Wamen, hingga Eselon 1 di Istana
Tokoh Pemuda Pekanbaru...
Tokoh Pemuda Pekanbaru Dukung Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian
Kapolri: Saya Menolak...
Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian
Lelet Serap Anggaran,...
Lelet Serap Anggaran, Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran ke Purbaya
Rekomendasi
SDH Depok Komitmen Bangun...
SDH Depok Komitmen Bangun Pendidikan Karakter hingga Pengembangan Kepemimpinan
SD Islam Al-Azhar Kelapa...
SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya Raih Posisi 5 Besar TKA 2026
Poco F8 Ultra Kembali...
Poco F8 Ultra Kembali Dijual di Indonesia: HP Gaming Buas dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved