Warning PKS Terkait Konsistensi Pemerintah dalam Pencegahan Corona
Sabtu, 10 April 2021 - 16:55 WIB
loading...
A
A
A
"Sekarang mudik enggak boleh, tapi ziarah atau wisata boleh, nanti wisata atau ziarah ke orang tua boleh sama aja, mudik juga kalo itu. Padahal Covid ini sederhana kita gak boleh main-main apalagi dengan strain barunya tegas aja gitu loh," ucapnya.
"Kami PKS di Depok lebih tegas lagi dibanding pemerintah pusat melarang buka puasa bersama, pemerintah pusat membolehkan. Buat saya tanpa sikap yang jelas dalam penanganan Covid bablas gitu loh. Kalau saya kan tegas dari dulu pendukung lockdown terbatas, kalau gak bisa, tegas gitu loh," imbuhnya.
Kedua kata Mardani, dari bab problem yang dihadapi pemerintah, sektor ekonomi yang dinilainya turun. Dia menilai, hal ini didasari kebijakan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai obyek bukan subjek.
"Jadi bukan kementerian investasi yang kita inginkan, sekarang lucu udah ada menko, udah ada badan ada kementrian lagi, benar emang di zaman Pak Jokowi investasi tinggi tapi tetap masih aja ada yang masuk ke singapura, masih ada yang relokasi ke Thailand, kenapa ramai-ramai ke vietnam. Karena apa korupsi masih kuat di kita, penegakan huum kita masih belum kokoh ketiga reformasi birokasi kita masih belum jalan. Jadi angka 56 persen bagi kita pemerintah rapotnya masih merah gitu," pungkasnya.
"Kami PKS di Depok lebih tegas lagi dibanding pemerintah pusat melarang buka puasa bersama, pemerintah pusat membolehkan. Buat saya tanpa sikap yang jelas dalam penanganan Covid bablas gitu loh. Kalau saya kan tegas dari dulu pendukung lockdown terbatas, kalau gak bisa, tegas gitu loh," imbuhnya.
Kedua kata Mardani, dari bab problem yang dihadapi pemerintah, sektor ekonomi yang dinilainya turun. Dia menilai, hal ini didasari kebijakan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai obyek bukan subjek.
"Jadi bukan kementerian investasi yang kita inginkan, sekarang lucu udah ada menko, udah ada badan ada kementrian lagi, benar emang di zaman Pak Jokowi investasi tinggi tapi tetap masih aja ada yang masuk ke singapura, masih ada yang relokasi ke Thailand, kenapa ramai-ramai ke vietnam. Karena apa korupsi masih kuat di kita, penegakan huum kita masih belum kokoh ketiga reformasi birokasi kita masih belum jalan. Jadi angka 56 persen bagi kita pemerintah rapotnya masih merah gitu," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :