Copot Pejabat karena Pengajian, MUI Minta Erick Thohir Tegur Komisaris Pelni
Sabtu, 10 April 2021 - 05:56 WIB
loading...
Sekjen MUI Amirsyah Tambunan meminta Erick Thohir membina petinggi PT Pelni terkait kisruh pembatalan pengajian online. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Amirsyah Tambunan menyayangkan tindakan komisaris PT Pelni yang mencopot pejabatnya karena berencana menggelar kajian Ramadan online. Apalagi, pencopotan pejabat PT Pelni itu serta pembatalan kajian yang akan digelarnya dituding karena radikal .
Amirsyah meminta agar menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir menjelaskan terkait kisruh pencopotan pejabat PT Pelni tersebut. Terlebih, soal adanya stempel radikal dibelakang pembatalan kajian yang akan diadakan oleh pejabat PT Pelni tersebut.
"Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perbebatan yang kemudian tak jelas substansi apanya yang radikal, kemudian dijadikan alasan pembatalan ceramah di PT Pelni," kata Amirsyah, Sabtu (10/4/2021).
Baca juga: Disebut Gelar Kajian Ramadhan Tanpa Izin Direksi, Pejabat Pelni Dicopot
"Jangan istilah radikal di jadikal alat memecah belah umat dan bangsa. Dan janganlah mudah melakukan tuduhan salafi dan wahabi dijadikal alat memukul. Karena dakwah pada dasarnya merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan solusi, bukan menebar simpati," imbuhnya.
Amirsyah juga mempertanyakan pembatalan sejumlah ustaz yang akan berceramah di dalam kajian tersebut. Di mana, kajian terkait pelaksanaan Ramadan yang bertema 'Ramadhan Memperkuat dan Memperteguhkan Iman' itu sebenarnya sangat menarik untuk diikuti.
"Mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran," ungkapnya.
Berdasarkan flyer yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa ustadz ternama. Di antaranya, Ketua Komisi Dakwah MUI KH M Cholil Nafis. Kemudian, Ustaz Syafiq Riza Basalamah, serta Ustaz Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni.
"Kita sangat prihatin di tengah pandemi Covid-19, PT Pelni mengalami kerugian Rp862 miliar. Kok tidak fokus menghadapi Covid-19, masih saja tega membuat kegaduhan. Saya mengajak pemimpin BUMN arif dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan di internal tersebut," tuturnya.
Baca juga: Heboh Soal Daftar Ustad Kajian Ramadhan, Pelni Minta Maaf
Amirsyah meminta agar Menteri BUMN memberikan pembinaan terhadap petinggi PT Pelni terkait kisruh pembatalan kajian Ramadhan yang didalamnya terdapat sejumlah ustadz popular.
"Kalau mau jujur tolong dilakukan pembinaan karena mereka selama ini dikenal sebagai ustaz populer yang ceramahnya juga banyak ditemukan di Youtube, kok enggak di evaluasi, kok tiba-tiba disebut radikal," keluhnya.
Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadhan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya. Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," kata Dede.
Amirsyah meminta agar menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir menjelaskan terkait kisruh pencopotan pejabat PT Pelni tersebut. Terlebih, soal adanya stempel radikal dibelakang pembatalan kajian yang akan diadakan oleh pejabat PT Pelni tersebut.
"Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perbebatan yang kemudian tak jelas substansi apanya yang radikal, kemudian dijadikan alasan pembatalan ceramah di PT Pelni," kata Amirsyah, Sabtu (10/4/2021).
Baca juga: Disebut Gelar Kajian Ramadhan Tanpa Izin Direksi, Pejabat Pelni Dicopot
"Jangan istilah radikal di jadikal alat memecah belah umat dan bangsa. Dan janganlah mudah melakukan tuduhan salafi dan wahabi dijadikal alat memukul. Karena dakwah pada dasarnya merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan solusi, bukan menebar simpati," imbuhnya.
Amirsyah juga mempertanyakan pembatalan sejumlah ustaz yang akan berceramah di dalam kajian tersebut. Di mana, kajian terkait pelaksanaan Ramadan yang bertema 'Ramadhan Memperkuat dan Memperteguhkan Iman' itu sebenarnya sangat menarik untuk diikuti.
"Mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran," ungkapnya.
Berdasarkan flyer yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa ustadz ternama. Di antaranya, Ketua Komisi Dakwah MUI KH M Cholil Nafis. Kemudian, Ustaz Syafiq Riza Basalamah, serta Ustaz Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni.
"Kita sangat prihatin di tengah pandemi Covid-19, PT Pelni mengalami kerugian Rp862 miliar. Kok tidak fokus menghadapi Covid-19, masih saja tega membuat kegaduhan. Saya mengajak pemimpin BUMN arif dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan di internal tersebut," tuturnya.
Baca juga: Heboh Soal Daftar Ustad Kajian Ramadhan, Pelni Minta Maaf
Amirsyah meminta agar Menteri BUMN memberikan pembinaan terhadap petinggi PT Pelni terkait kisruh pembatalan kajian Ramadhan yang didalamnya terdapat sejumlah ustadz popular.
"Kalau mau jujur tolong dilakukan pembinaan karena mereka selama ini dikenal sebagai ustaz populer yang ceramahnya juga banyak ditemukan di Youtube, kok enggak di evaluasi, kok tiba-tiba disebut radikal," keluhnya.
Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadhan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya. Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," kata Dede.
(muh)
Lihat Juga :
