Soal Larangan Mudik, Puan: Jangan Buat Kebijakan yang Membingungkan Masyarakat
Kamis, 08 April 2021 - 14:46 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Hal itu diungkapkan Puan menanggapi adanya kebijakan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021. Puan mengungkapkan, sebelum memutuskan melarang aktivitas mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu. “Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021). Baca juga: Soal Kendaraan Masuk Jateng Harus Izin Gubernur, Pengamat: Perlu Aturan Lebih Jelas
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menuturkan, dalam mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah. Baca juga: Menhub Ungkap 27 Juta Orang Tetap Akan Mudik Meski Dilarang
Puan menyebut, saat ini banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya alasan mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meskipun tetap ada pembatasan. Menyikapi hal tersebut, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” tutur dia melanjutkan.
Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang massif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. “Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Puan menanggapi adanya kebijakan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021. Puan mengungkapkan, sebelum memutuskan melarang aktivitas mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu. “Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021). Baca juga: Soal Kendaraan Masuk Jateng Harus Izin Gubernur, Pengamat: Perlu Aturan Lebih Jelas
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menuturkan, dalam mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah. Baca juga: Menhub Ungkap 27 Juta Orang Tetap Akan Mudik Meski Dilarang
Puan menyebut, saat ini banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya alasan mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meskipun tetap ada pembatasan. Menyikapi hal tersebut, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” tutur dia melanjutkan.
Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang massif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. “Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
