Legislator PKS Minta Pemerintah Setop Eksperimentasi Kelembagaan Ristek
Kamis, 08 April 2021 - 13:54 WIB
loading...
A
A
A
Mulyanto menambahkan, DPR sudah mengupayakan agar masalah ini segera diselesaikan. Beberapa pekan lalu Komisi VII DPR RI sudah mengundang Kemristek, Kemenkumham, Kemen PAN-RB untuk rapat bersama masalah Perpres BRIN ini. "Tapi nyatanya tidak direspon. Yang hadir dalam rapat kerja itu hanya Kemenristek saja,” kata Mulyanto, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Maka itu, Mulyanto meminta pemerintah berhenti berpolemik soal kelembagaan ristek ini. Dia meminta Presiden Jokowi fokus pada program dan target kerja ristek ketimbang bolak-balik memikirkan struktur organisasinya saja. "PR besar dan mendasar soal ristek nasional kita adalah bagaimana membalikkan piramida iptek dari dominasi pemerintah, menjadi dominasi sektor privat, baik aspek lembaga litbang, SDM peneliti, maupun anggarannya. Sekarang ini dari 3 aspek tersebut peran pemerintah 80% dan swasta di bawah 20%," ucapnya.
Dia memberikan contoh di negara yang sudah maju termasuk Malaysia atau Thailand, piramidanya terbalik. 'Peran swastanya yang dominan menjadi pusat gravitasi pembangunan iptek. Sudah piramidanya terbalik, anggarannya kecil dan tersebar di berbagai lembaga riset” imbuhnya.
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini juga meminta pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan, insentif-disinsentif, dan riset dasar-frontier. Jangan berkutat pada urusan kelembagaan, sehingga terkesan yang Pemerintah lakukan adalan Pembangunan bidang Iptek bukan Iptek untuk pembangunan. "Jadi jangan heran kalau soal hilirisasi atau komersialisasi iptek atau pembangunan inovasi teknologi kita tertinggal dibanding negara tetangga sekalipun," pungkas Mulyanto.
Maka itu, Mulyanto meminta pemerintah berhenti berpolemik soal kelembagaan ristek ini. Dia meminta Presiden Jokowi fokus pada program dan target kerja ristek ketimbang bolak-balik memikirkan struktur organisasinya saja. "PR besar dan mendasar soal ristek nasional kita adalah bagaimana membalikkan piramida iptek dari dominasi pemerintah, menjadi dominasi sektor privat, baik aspek lembaga litbang, SDM peneliti, maupun anggarannya. Sekarang ini dari 3 aspek tersebut peran pemerintah 80% dan swasta di bawah 20%," ucapnya.
Dia memberikan contoh di negara yang sudah maju termasuk Malaysia atau Thailand, piramidanya terbalik. 'Peran swastanya yang dominan menjadi pusat gravitasi pembangunan iptek. Sudah piramidanya terbalik, anggarannya kecil dan tersebar di berbagai lembaga riset” imbuhnya.
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini juga meminta pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan, insentif-disinsentif, dan riset dasar-frontier. Jangan berkutat pada urusan kelembagaan, sehingga terkesan yang Pemerintah lakukan adalan Pembangunan bidang Iptek bukan Iptek untuk pembangunan. "Jadi jangan heran kalau soal hilirisasi atau komersialisasi iptek atau pembangunan inovasi teknologi kita tertinggal dibanding negara tetangga sekalipun," pungkas Mulyanto.
(cip)
