Baca juga: PSU Pilkada 2020 Siap Digelar, Ini Daftar Waktu Pelaksanaan dari KPU
"Pertama, bagaimana supaya para penyelenggara pemilu bisa lebih memantapkan pilkada 2024 lebih dari pilkada 2020. Mereka harus siap, harus betul-betul bersinergi antara KPU, bawaslu DKPP, jangan main kucing-kucingan. Misalnya Bawaslu mencari kesalahan, lalu DKPP tiap kali terima laporan langsung proses kan enggak boleh gitu," kata Junimart, Kamis (8/4/2021).
Baca juga: PSU Pilkada 2020, Bawaslu Minta KPU Segera Gelar Simulasi
Kedua lanjut Junimart, Panja merekomendasikan agar Kemendagri menjadi koordinator dalam pengawasan untuk DPT. Karena DPT yang paling valid berada di Ditjen Dukcapil, dan penyelenggara pemilu wajib memakai daftar yang valid dari Kemendagri.
Baca Juga:
"Jangan sampai kejadian seperti sebelumnya, yang meninggal masih bisa milih. Ini yang kami rekomendasi untuk perbaiki," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Terdakwa Politik Uang Pilkada Tangsel Ajukan PK ke Mahkamah Agung
Kemudian yang ketiga lanjut Junimart, dugaan keterlibatan TNI/Polri dalam pilkada harus diantisipasi. Sehingga, hal ini membutuhkan monitoring bersama.
Sedangkan keempat, anggaran pilkada harus diajukan secara signifikan dan transparan, disamping SDM penyelenggara harus sudah siap karena 2024 akan dilaksanakan pemilu langsung yakni pileg, pilpres dan pilkada sehingga penyelenggara harus betul-betul siap semua dari aspek kesehatan termasuk tahapan harus matang.
"Kita sampaikan (rekomendasi) kepada pimpinan DPR," tandasnya.
(maf)
