Sebagai Warga Negara Taat Hukum, Kubu Moeldoko Berhak Gugat ke PTUN

loading...
Sebagai Warga Negara Taat Hukum, Kubu Moeldoko Berhak Gugat ke PTUN
Moeldoko dan jajarannya masih dimungkinkan mengajukan gugatan ke PTUN, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Foto/Wahyudi Aulia Siregar
JAKARTA - Keputusan Kemenkumham yang menolak mengesahkan personalia kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang tidaklah berarti, Demokrat hasil KLB tak bisa melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan.

Baca juga: Dorong AHY Hadapi Anies, Manuver Kubu Moeldoko Alihkan Isu Kekalahan

Moeldoko dan jajarannya masih dimungkinkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (ATLAS), Miartiko Gea, mengomentari masalah-masalah tersisa namun penting, pascakeputusan pemerintah yang menolak mengesahkan personalia kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Baca juga: Ditolak Pemerintah, Kubu Moeldoko Malah Sarankan SBY yang Bikin Partai Baru



Tapi harus diingat kata Miartiko, dalam Pasal 55 juga memberikan waktu yang limitatif, 90 hari terhitung sejak Keputusan diterima atau diumumkan untuk mengajukan Gugatan.

"Kalau Moeldoko dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke PTUN, hal tersebut sama sekali tidak berarti sebagai bentuk perlawanan KSP Moeldoko terhadap Menkumham, atau Moeldoko melawan keputusan pemerintah," kata Miartiko, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Kubu Moeldoko Dorong AHY Maju Pilgub DKI, Andi Nurpati: Tidak Usah Atur-Atur Demokrat

"Tidak! Dari kacamata hukum hal itu harus dilihat bahwa pribadi Moeldoko sebagai warga negara Indonesia sekaligus Ketua Umum PD hasil KLB yang terus mencari keadilan," tambahnya.

Masih berkenaan dengan keputusan tersebut, Miartiko menilai, penolakan Kemenkumham itu dengan jelas dan terang benderang menunjukkan, Moeldoko tak pernah sekali pun melibatkan pemerintah yang tengah berkuasa.



Sayangnya, citra bahwa Moeldoko telah menggunakan kedudukannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) untuk melibatkan pemerintah dalam kisruh internal Demokrat itu telah merebak di masyarakat dan perlu kebesaran hati semua pihak untuk membersihkannya.

Menurut pengamat politik dan hukum tersebut, seharusnya kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa berinisiatif membersihkan nama Moeldoko yang selama ini telah kadung menjadi bulan-bulanan berbagai tudingan.

"Misalnya, selama ini kubu AHY selalu mengatakan Moeldoko telah menggunakan kekuasaan, menuding pemerintah campur tangan, memecah belah keutuhan partai politik, dan sebagainya, hingga tudingan telah berperilaku brutal dalam berpolitik," ujarnya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top