Pengamat Nilai Wajar jika Ada Kader Parpol yang Berseberangan

JAKARTA - Keputusan Pemerintah menolak permohonan pengesahan dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang menunjukkan, Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang jelas bagian dari pemerintah dan punya pengaruh luas tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri.



Bagas melihat, alasan kader Partai Demokrat menggelar KLB karena ada upaya sistematis, sistemik dan represif membangun politik tirani di internal Partai Demokrat demi langgengnya hegemoni suatu politik dinasti. Baginya, orang yang berfikir membangun politik dinasti adalah orang yang perilaku politiknya selalu mencederai nilai- nilai demokrasi.

"Jika ada kader PD yang gerah, resah dan gelisah melihat masa depan PD, dan memposisikan dirinya berseberangan dengan kubu AHY adalah hal lumrah/wajar di era demokrasi. Namun jelas, ancaman nyata bagi politik tirani yang sedang dibangun di internal PD," ucap Bagas.

Selain itu, kehadiran Moeldoko di KLB Deli Serdang justru sebagai suatu bentuk komitmen dan kepedulian kader dalam menyelamatkan Partai Demokrat yang sudah jenuh dengan keluarga SBY dan butuh sosok baru.

"Figur pak Moeldoko menjadi simbol kekuatan baru bagi kader-kader PD yang punya idealisme, komitmen dan haluan politiknya berseberangan dengan kubu AHY, untuk menyelamatkan PD," tegas Bagas.

"Penggunaan istilah kudeta parpol adalah tuduhan dan fitnah keji ke Pemerintah dan pak Moeldoko oleh suatu kelompok, untuk menutupi kegagalannya dalam mengelola parpol menjadi parpol terbuka dan modern," pungkasnya.