Menteri Kabinet Jokowi-KH Maruf Amin yang Berniat Nyapres Sebaiknya Mundur
loading...
Ketua Umum Laskar Dewa Ruci Mochtar Mohamad mendesak agar menteri Kabinet Indonesia Maju yang berniat maju dalam Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Laskar Dewa Ruci Mochtar Mohamad mendesak agar menteri Kabinet Indonesia Maju yang berniat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal itu agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dalam menanggulangi pandemic Covid-19.
“Menjadi calon Presiden memang merupakan hak seluruh anak bangsa. Jika ingin berniat mencalonkan diri sebagai Presiden, maka sebaiknya para menteri atau pembantu presiden secara sadar dapat mengundurkan diri,” katanya, Jumat (2/4/2021).
Menurut dia, sejak pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir akhir 2019, jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, termasuk Indonesia. Sampai pada saat ini kondisi pandemi di Indonesia belum juga usai. Kasus positif Covid-19 di Indonesia per 1 April 2021 telah mencapai 1.517.854 kasus dan telah memakan korban hingga 41.054 jiwa. Belum lagi permasalahan ekonomi yang timbul dan harus dihadapi oleh bangsa ini. Covid-19 ini sangat berdampak pada rantai ekspor impor hingga kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Akibatnya angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah yang anjlok tak dapat terelakan lagi.
Pemerintah hari ini telah melakukan berbagai upaya termasuk mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan mensubsidi bunga restrukturisasi kredit macet di bank. Hal tersebut semakin memperparah kondisi keuangan negara maupun ekonomi rakyat. Seharusnya pemerintah berfokus pada kebijakan kemandirian ekonomi rakyat secara mikro dari pada sekedar langkah subsidi dan subsidi. Situasi saat ini seharusnya sudah menjadi Negara Melawan Covid-19.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07% di sepanjang 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32%, dan minus 3,49% pada kuartal III 2020. Pada kuartal IV 2020 mengalami kontraksi 0,42% dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sementara secara tahunan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19%. Artinya di era pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat selalu tumbuh minus. Di tengah situasi pandemi yang memperihatinkan ini, kinerja pemerintah dalam upaya menangani permasalahan ini sedang diuji pada tingkatan yang sangat serius. Kebutuhan akan kinerja yang profesional dan kinerja yang totalitas dari para pembantu presiden sangat diharapkan oleh masyarakat, agar para pembantu presiden dapat membuat kebijakan yang paling tepat di masa krisis seperti saat ini.
Tetapi panggung politik di masa pandemi juga menjadi sisi lain yang begitu menggoda bagi para pembantu presiden seperti menteri atau setingkatnya. Sangat disayangkan, penderitaan ini lantas dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh menteri-menteri, bahkan kepala daerah yang berniat untuk naik panggung pada 2024. Hal ini teridentifikasi dari maraknya sosial media yang masif dari para pembantu Presiden memamerkan branding-nya masing-masing untuk menarik simpati rakyat. Bahkan yang lebih parah diduga para Menteri sedang asyik bermain sebagai endorser atau bahkan “calo” merek vaksin untuk masuk ke Indonesia.
Dalam hasil survey yang dilakukan oleh LSI dan Indobarometer di awal 2021, setidaknya sudah memunculkan cukup banyak nama menteri atau pejabat setingkat menteri yang masuk dalam bursa calon presiden pada 2024. Nama menteri yang ikut mencuat sebagai kandidat potensial maju sebagai calon presiden di 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, kemudian Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan lain lain.
”Seperti yang kita tau, bahwa pencoblosan pemilihan presiden akan dilaksanakan pada Maret 2024. Namun demikian, tahapan Pilpres akan dimulai 20 bulan jauh sebelum hari pencoblosan. Pelaksanaan tahapan pemilihan Presiden akan dimulai pada Juli 2022. Aartinya tahapan pilpres otomatis akan berlangsung di tahun depan. Apabila “kegenitan” ini tidak dapat dibenahi pada saat sekarang ini, akan berakibat pada stabilitas kabinet Indonesia Maju,” katanya.
“Menjadi calon Presiden memang merupakan hak seluruh anak bangsa. Jika ingin berniat mencalonkan diri sebagai Presiden, maka sebaiknya para menteri atau pembantu presiden secara sadar dapat mengundurkan diri,” katanya, Jumat (2/4/2021).
Menurut dia, sejak pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir akhir 2019, jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, termasuk Indonesia. Sampai pada saat ini kondisi pandemi di Indonesia belum juga usai. Kasus positif Covid-19 di Indonesia per 1 April 2021 telah mencapai 1.517.854 kasus dan telah memakan korban hingga 41.054 jiwa. Belum lagi permasalahan ekonomi yang timbul dan harus dihadapi oleh bangsa ini. Covid-19 ini sangat berdampak pada rantai ekspor impor hingga kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Akibatnya angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah yang anjlok tak dapat terelakan lagi.
Pemerintah hari ini telah melakukan berbagai upaya termasuk mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan mensubsidi bunga restrukturisasi kredit macet di bank. Hal tersebut semakin memperparah kondisi keuangan negara maupun ekonomi rakyat. Seharusnya pemerintah berfokus pada kebijakan kemandirian ekonomi rakyat secara mikro dari pada sekedar langkah subsidi dan subsidi. Situasi saat ini seharusnya sudah menjadi Negara Melawan Covid-19.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07% di sepanjang 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32%, dan minus 3,49% pada kuartal III 2020. Pada kuartal IV 2020 mengalami kontraksi 0,42% dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sementara secara tahunan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19%. Artinya di era pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat selalu tumbuh minus. Di tengah situasi pandemi yang memperihatinkan ini, kinerja pemerintah dalam upaya menangani permasalahan ini sedang diuji pada tingkatan yang sangat serius. Kebutuhan akan kinerja yang profesional dan kinerja yang totalitas dari para pembantu presiden sangat diharapkan oleh masyarakat, agar para pembantu presiden dapat membuat kebijakan yang paling tepat di masa krisis seperti saat ini.
Tetapi panggung politik di masa pandemi juga menjadi sisi lain yang begitu menggoda bagi para pembantu presiden seperti menteri atau setingkatnya. Sangat disayangkan, penderitaan ini lantas dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh menteri-menteri, bahkan kepala daerah yang berniat untuk naik panggung pada 2024. Hal ini teridentifikasi dari maraknya sosial media yang masif dari para pembantu Presiden memamerkan branding-nya masing-masing untuk menarik simpati rakyat. Bahkan yang lebih parah diduga para Menteri sedang asyik bermain sebagai endorser atau bahkan “calo” merek vaksin untuk masuk ke Indonesia.
Dalam hasil survey yang dilakukan oleh LSI dan Indobarometer di awal 2021, setidaknya sudah memunculkan cukup banyak nama menteri atau pejabat setingkat menteri yang masuk dalam bursa calon presiden pada 2024. Nama menteri yang ikut mencuat sebagai kandidat potensial maju sebagai calon presiden di 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, kemudian Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan lain lain.
”Seperti yang kita tau, bahwa pencoblosan pemilihan presiden akan dilaksanakan pada Maret 2024. Namun demikian, tahapan Pilpres akan dimulai 20 bulan jauh sebelum hari pencoblosan. Pelaksanaan tahapan pemilihan Presiden akan dimulai pada Juli 2022. Aartinya tahapan pilpres otomatis akan berlangsung di tahun depan. Apabila “kegenitan” ini tidak dapat dibenahi pada saat sekarang ini, akan berakibat pada stabilitas kabinet Indonesia Maju,” katanya.
(cip)
Explore More