Pelaksanaan dana Otsus Papua bakal berakhir pada tahun 2021 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Foto/SINDOnews
AAA
JAKARTA - Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua bakal berakhir pada Tahun 2021 sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Provinsi Papua.
"Kami para ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua," tambahnya.
Para pimpinan LMA se-Sorong Raya mengimbau semua masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan ajakan atau provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus tersebut.
Sementara itu, dukungan serupa juga dikatakan oleh Ketua LMA Kabupaten Lanny Jaya, Papua Yele Wenda dan Perwakilan LMA Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Fabianus Valentinus Kabes. Fabianus menekankan agar Otsus itu tetap memihak masyarakat asli Papua.
"Saya mengatasnamakan masyarakat adat Kabupaten Fakfak menyatakan turut mendukung Otsus yang Insya Allah akan diprogramkan dan ditindaklanjuti Pemerintah Pusat yang pada dasarnya harus tetap memihak masyarakat pribumi orang asli Papua," ujar Fabianus.
Sekelompok masyarakat dan para tokoh yang menggelar aksi di Kabupaten Jayawijaya, Papua juga demikian. Aksi yang dipimpin Ketua Dewan Musyawarah PEPERA Provinsi Papua dan Papua Barat Alex Silo Karno Doga dan Ketua LMA Jayawijaya Karlos Huby itu menilai Otsus merupakan solusi terbaik. "Otsus solusi terbaik. Dukung sidang DPR RI. Lanjutkan," kata Alex.
Bahkan masyarakat yang terletak di sekitar perbatasan Papua dan Papua Nugini, Kampung Skouw Sae, Jayapura, Papua dengan tegas menyatakan dukungan tersebut. Mereka yakin bahwa Otsus bisa meningkatkan kemajuan di Tanah Papua.
"Saya Aser Lanta, tokoh masyarakat Skouw Sae, beserta seluruh masyarakat Skouw Sae, siap mendukung Otsus jilid II untuk kemajuan Papua," ujar Aser.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Barisan Merah Putih RI, Papua Barat, Yafet Valentine Wain pun menyuarakan yang sama. Dirinya membeberkan kondisi sebelum adanya Otsus.