Pengamat Harap Penerapan TKDN Jangan Hanya Lips Service

Kamis, 01 April 2021 - 19:30 WIB
loading...
Pengamat Harap Penerapan TKDN Jangan Hanya Lips Service
Pengamat Pusat Studi BUMN dari FEB Unhas Makassar Mursalim Nohong menilai ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan pernyataan untuk kemajuan bangsa ini. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pengamat Pusat Studi BUMN dari FEB Universitas Hasanudin Makassar Mursalim Nohong menilai ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan pernyataan bernada ancaman tentu arahnya untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Ganjar Pranowo Cek Sentra Vaksinasi di PRPP Jateng

Diketahui, Erick Thohir meminta para direksi dan komisaris perusahaan plat merah untuk menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Salah satu poin kinerja atau key performance index (KPI) akan diukur dari pelaksanaan TKDN yang akan menjadi penentu karir direksi dan komisaris akan diberhentikan atau tetap dipertahankan. Jika tidak terlaksana tentu saja terancam akan dipecat.

Baca juga: Gandeng KPK, Erick Thohir Dinilai Serius Bersih-bersih BUMN

Untuk penilain TKDN, Kementerian BUMN menggaet PT Surveyor Indonesia untuk mengukur pelaporan TKDN sehingga suatu BUMN tidak bisa asal dalam membuat laporan.

Mursalim Nohong menilai, seharusnya pernyataan Erick Thohir tersebut menjadi kekuatan pendorong bagi setiap manajemen perusahaan BUMN untuk bekerja sesuai dengan target dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan bersama.

Mursalim menambahkan, perintah terkait dengan TKDN itu adalah perintah peraturan perundang-undangan. Baca juga: Erick Thohir dan Menpora Bahas Persiapan Venue Piala Dunia Basket 2023

"Harus dipahami bahwa perusahaan BUMN itu adalah regulated firm. Artinya perusahaan yang dalam operasionalnya harus senantiasa dalam kontrol peraturan perundang-undangan apalagi di bawah menteri Erick Thohir perusahaan BUMN diminta untuk menjadi peletak dasar dari transformasi yang sedang dan akan dilakukan,” Ujar Mursalim, Kamis (1/4/2021).

Lebih lanjut Mursalim mengatakan bahwankeputusan untuk menggandeng PT. Surveyor Indonesia sebagai lembaga yang nantinya akan melakukan verifikasi atas kebenaran kandungan merupakan perintah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3632 seconds (11.252#12.26)