Waketum Demokrat Meradang SBY Dituding Gunakan KPK untuk Lengserkan Anas
loading...
Waketum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman meradang saat Ketua Majelis Tinggi Partainya, Susilo Bambang Yudhoyono disebut menggunakan KPK untuk mengudeta Anas Urbaningrum. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman meradang saat Ketua Majelis Tinggi Partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengudeta Anas Urbaningrum.
Benny menegaskan hal itu merupakan fitnah keji yang ingin merusak nama partai dan juga nama mantan Presiden ke-6, SBY. Dia menuturkan, SBY memiliki komitmen yang tinggi dalam agenda pemberantasan korupsi. "Jangan merekayasa, membangun opini seolah-olah Pak SBY itu menggunakan KPK mengudeta Anas, itu salah besar," kata Benny kepada wartawan, Minggu (28/3/2021).
Mantan ketua komisi III DPR itu mengaku pernah bertanya kepada SBY perihal sikapnya yang tak mau membela Anas yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum dan Nazaruddin yang kala itu sebagai bendahara umum. Padahal, kata dia, saat itu SBY sebagai presiden memiliki kuasa penuh.
"Dia (SBY) bilang, Pak Benny saya jadi presiden bukan untuk membela koruptor. Siapapun di antara kita, kalau ada keluarga saya yang terlibat, saya tidak akan lindungi, saya tidak akan memproteksi, saya tidak akan menghalangi KPK untuk memeriksa itu," ujarnya.
Oleh karena itu, Benny meminta kepada sejumlah pihak yang menggaungkan isu ini untuk berhenti mendskreditkan dan memfitnah nama besar SBY hanya demi mainan drama politik saja. "Jadi apa, jangan mengada-ada seolah-olah pak SBY yang mendesain KPK, itu fitnah keji," pungkasnya.
Benny menegaskan hal itu merupakan fitnah keji yang ingin merusak nama partai dan juga nama mantan Presiden ke-6, SBY. Dia menuturkan, SBY memiliki komitmen yang tinggi dalam agenda pemberantasan korupsi. "Jangan merekayasa, membangun opini seolah-olah Pak SBY itu menggunakan KPK mengudeta Anas, itu salah besar," kata Benny kepada wartawan, Minggu (28/3/2021).
Mantan ketua komisi III DPR itu mengaku pernah bertanya kepada SBY perihal sikapnya yang tak mau membela Anas yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum dan Nazaruddin yang kala itu sebagai bendahara umum. Padahal, kata dia, saat itu SBY sebagai presiden memiliki kuasa penuh.
"Dia (SBY) bilang, Pak Benny saya jadi presiden bukan untuk membela koruptor. Siapapun di antara kita, kalau ada keluarga saya yang terlibat, saya tidak akan lindungi, saya tidak akan memproteksi, saya tidak akan menghalangi KPK untuk memeriksa itu," ujarnya.
Oleh karena itu, Benny meminta kepada sejumlah pihak yang menggaungkan isu ini untuk berhenti mendskreditkan dan memfitnah nama besar SBY hanya demi mainan drama politik saja. "Jadi apa, jangan mengada-ada seolah-olah pak SBY yang mendesain KPK, itu fitnah keji," pungkasnya.
(cip)
Explore More