Korupsi Asabri, Kejagung Sudah Sita Total 9 Mobil Mewah
loading...
Sejumlah mobil yang disita Kejagung dalam kasus korupsi PT Asabri. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung menyita total sebanyak sembilan mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri, eks Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar (IWS). Sebanyak sembilan mobil tersebut untuk menutup kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp23 triliun.
Sembilan mobil mewah tersebut adalah 1 Range Rover Sport 3.0; 2 mobil Range Rover; 1 Toyota Camry; 1 Honda CRV B 225 MLK; 1 Toyota Vellfire putih nomor polisi B 119 ASR; 1 mobil Honda HRV warna hitam nomor polisi B 209 EAN; 1 Mitshubhisi Outlander warna hitam nomor polisi B 723 RIF; dan 1 Toyota innova Venturer warna putih nomor polisi 2984 PFE.
Kapuspenkum Kejagung Leonard Even Ezer Simajuntak mengatakan, nilai sembilan aset mobil mewah tersebut akan dihitung.
"Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara," kata Leonard dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2021).
Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam korupsi Asabri. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.
Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi; Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019, Hari Setiono; dan dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo.
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Mereka juga dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Lihat Juga: Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR: Jangan Sampai Giring Opini Negatif ke Pemerintahan Prabowo
Sembilan mobil mewah tersebut adalah 1 Range Rover Sport 3.0; 2 mobil Range Rover; 1 Toyota Camry; 1 Honda CRV B 225 MLK; 1 Toyota Vellfire putih nomor polisi B 119 ASR; 1 mobil Honda HRV warna hitam nomor polisi B 209 EAN; 1 Mitshubhisi Outlander warna hitam nomor polisi B 723 RIF; dan 1 Toyota innova Venturer warna putih nomor polisi 2984 PFE.
Kapuspenkum Kejagung Leonard Even Ezer Simajuntak mengatakan, nilai sembilan aset mobil mewah tersebut akan dihitung.
"Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara," kata Leonard dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2021).
Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam korupsi Asabri. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.
Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi; Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019, Hari Setiono; dan dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo.
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Mereka juga dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Lihat Juga: Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR: Jangan Sampai Giring Opini Negatif ke Pemerintahan Prabowo
(muh)
Explore More