Andi Mallarangeng ke Kubu Moeldoko: Ketimbang Hujan-hujanan, Buat Partai Baru

JAKARTA - Nama keluarga Cikeas disinggung kelompok pro Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang ikut terlibat dalam kasus Hambalang. Max Sopacua dkk pun meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus Hambalang, karena masih ada elite Demokrat yang tidak tersentuh.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng , menceritakan keterlibatannya dalam kasus tersebut, di mana saat itu dia memilih mengundurkan diri dari semua jabatannya sebelum dijadikan tersangka.

"Saya sendiri ketika dinyatakan dicekal, saat itu bahkan belum dinyatakan sebagai tersangka karena persoalan Hambalang, langsung mengundurkan diri sebagai menpora dan juga dari jabatan saya di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Dewan Pembina, tapi tetap sebagai anggota Partai Demokrat," kata Andi saat dihubungi, Jumat (26/3/2021).



Andi juga mengungkap alasan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun kepadanya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak diminta mengembalikan uang sepeser pun oleh pengadilan, karena dia tidak melakukan korupsi di kasus Hambalang.

"Oleh pengadilan, saya dinyatakan harus bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Kemenpora, dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik. Saya dihukum 4 tahun penjara tetapi saya tidak diminta mengembalikan satu rupiah pun kepada negara, karena saya tidak menerima uang, tidak menyuruh menerima uang, dan tidak dilapori akan adanya penerimaan uang dari siapapun," beber Andi.



Oleh karena itu, mantan mantan Juru Bicara Presiden RI ke-6 ini menyarankan, dari pada kubu Moeldoko panik seperti ini hingga membuat konferensi pers di tempat terbuka dalam kondisi hujan untuk mendramatisasi, lebih baik membuat partai baru. Itu akan lebih kesatria.

"Daripada panik seperti itu, lalu bikin konferensi pers di tempat terbuka, hujan-hujanan, hanya untuk mendramatisasi, lebih baik energi Pak Moeldoko dan gerombolannya digunakan untuk membuat partai baru. Terserah mau kasih nama apa," sarannya.

Menurur dia, hal itu jauh lebih ksatria dan elegan, tinggak dilihat siapa yang lebih unggul di mata rakyat nantinya.

"Itu lebih elegan dan ksatria. Biar kita lihat siapa yang lebih unggul di mata rakyat, Moeldoko yang jenderal purnawirawan atau AHY yang mayor purnawirawan. Karena dalam politik, pangkat formal tidaklah penting. Yang penting adalah kepercayaan dari rakyat pemilik suara," pungkasnya.