Legislator Golkar Minta Persoalan Pangan Tak Ditarik ke Politik
Kamis, 25 Maret 2021 - 20:06 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintahan melalui Kementerian Perdagangan mengimpor satu juta ton beras menuai pro dan kontra di parlemen. Fraksi Partai Golkar, salah satu yang pro dengan rencana impor itu meminta agar persoalan pangan dalam hal ini beras tidak seharusnya ditarik ke wilayah politik.
Baca juga: Manusia dan Alam Sebagai Kunci Transformasi Sistem Pangan
"Ini persoalan kebutuhan perut masyarakat. Tidak semestinya persoalan pangan dalam hal ini beras ditarik ke wilayah politik demi meraih simpati publik," ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis (25/03/2021).
Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini justru mempertanyakan sikap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dinilainya tidak sejalan dengan rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Baca juga: Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadhan
"Tiap kali impor pasti Bulog selaku operator yang diberikan wewenang bukan pihak lain. Kalau impor disebut bermasalah, ya kembali lagi, jangan-jangan ada oknum di Bulog itu sendiri yang tidak menjalankan amanat dengan baik," katanya.
Dirinya berpendapat, bukan tanpa dasar dan perhitungan yang jelas ketika rencana impor dilontarkan Kemendag.
Baca juga: Manusia dan Alam Sebagai Kunci Transformasi Sistem Pangan
"Ini persoalan kebutuhan perut masyarakat. Tidak semestinya persoalan pangan dalam hal ini beras ditarik ke wilayah politik demi meraih simpati publik," ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis (25/03/2021).
Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini justru mempertanyakan sikap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dinilainya tidak sejalan dengan rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Baca juga: Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadhan
"Tiap kali impor pasti Bulog selaku operator yang diberikan wewenang bukan pihak lain. Kalau impor disebut bermasalah, ya kembali lagi, jangan-jangan ada oknum di Bulog itu sendiri yang tidak menjalankan amanat dengan baik," katanya.
Dirinya berpendapat, bukan tanpa dasar dan perhitungan yang jelas ketika rencana impor dilontarkan Kemendag.
Lihat Juga :
