Plus Minus bagi Pemerintah Kalau Demokrat Kubu Moeldoko Disahkan

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) belum mengesahkan struktur kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Kubu Moeldoko diketahui sedang melengkapi berkas yang diperlukan.

Nah, jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo mengungkapkan ada plus dan minusnya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu saja kalau kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB disahkan oleh Kemenkumham, ya lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi pemerintah," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (25/3/2021).



Kunto menjelaskan, salah satu keuntungannya adalah dukungan kepada pemerintah di legislatif akan semakin kuat dan semakin besar. Sebab, Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), otomatis membawa Partai Demokrat mendukung pemerintah.

"Yang recokin (pemerintah) makin sedikit dan pemerintah bisa fokus dengan agenda-agendanya, itu jelas keuntungan yang besar secara politik bagi pemerintah dan partai yang berkuasa saat ini," kata Kunto.

Kemudian, Kunto membeberkan sisi negatif bagi pemerintah jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

"Kalau negatifnya saya pikir adalah lebih pada ketidakpercayaan warga atau publik terhadap komitmen demokratisasi dari Pemerintahan Jokowi saat ini karena apa yang terjadi yaitu take over partai politik secara paksa itu dilakukan di saat kepemimpinan Jokowi dan Jokowi tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya," ujar Kunto.



Menurut Kunto, apa yang melanda Partai Demokrat saat ini menjadi preseden buruk bagi semua partai politik di Indonesia. "Ancamannya nyata bahwa kapan saja, siapapun partainya bisa di-take over dengan mudah, apalagi kalau dapat dukungan dari pemerintah atau paling tidak anggota partai yang akan di take over itu memang istilahnya oportunis," imbuhnya.

Menurut dia, kesadaran seperti itu hanya sedikit dari publik di Indonesia. "Yang aware dan menyuarakan hal ini, jadi sepenuhnya menurut saya pemerintah lebih banyak dapat untungnya daripada ruginya," pungkasnya.