Hindari Kepentingan Keluarga, Partai Politik Harus Jadi Pilar Demokrasi
Rabu, 24 Maret 2021 - 22:35 WIB
loading...
Pengamat Hukum dan Politik Universitas Borobudur, Faisal Santiago menilai apa yang terjadi di Partai Demokrat harus segera diselesaikan secara hukum dan jangan dibuat berlarut-larut. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, peran dan fungsi partai politik perlu peningkatan melalui penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif. Namun saat ini, eksistensi partai politik mendapat sorotan publik karena sudah keluar dari khitahnya. Seperti yang terjadi dalam konflik Partai Demokrat belakangan ini.
Peneliti Senior CSIS, Josef Kristiadi mengatakan partai politik berdiri sebagai pabrik penguasa dan lembaga yang sah untuk bertarung dalam pemilihan pemerintahan. Dengan begitu, Josef menilai partai politik jangan didirikan hanya untuk yang mendirikan, untuk kepentingan elite, anak cucu atau orang terdekatnya saja. Baca juga: Meski Pengurus Demokrat Hasil KLB Disahkan Pemerintah, Moeldoko Sulit Dapat Pengakuan Publik
“Sehingga, partai politik tidak menjadi kerumunan manusia pemburu kekuasaan. Partai politik harus menjadi lembaga yang mempunyai cita-cita ideologis dan menjadi pilar demokrasi,” ujar Josef saat mengisi webinar ‘Mengembalikan Khitoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia’ di Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Pernyataan serupa juga disampaikan Pengamat Hukum dan Politik Universitas Borobudur, Faisal Santiago. Faisal menyampaikan partai politik harus menghindari kepentingan kelompok dan keluarga karena punya kekuasaan untuk melahirkan pemimpin. Dalam hal ini, Faisal berpendapat partai politik harus melihat demokrasi seadil-adilnya.
Dia pun menyinggung persoalan yang terjadi di Partai Demokrat. Faisal menilai apa yang terjadi di Partai Demokrat harus segera diselesaikan secara hukum dan jangan dibuat berlarut-larut.
“Konflik internal seperti ini bukan hal yang baru. Hampir semua partai mengalami. Tapi pada akhirnya, penyelesaian masalah harus melalui jalur hukum (pengadilan),” jelas Faisal.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Agus Surono menjelaskan permasalahan internal membuat partai politik belum mampu memerankan fungsinya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah belum banyak partai politik yang kuat secara sistem dan kelembagaannya.
Peneliti Senior CSIS, Josef Kristiadi mengatakan partai politik berdiri sebagai pabrik penguasa dan lembaga yang sah untuk bertarung dalam pemilihan pemerintahan. Dengan begitu, Josef menilai partai politik jangan didirikan hanya untuk yang mendirikan, untuk kepentingan elite, anak cucu atau orang terdekatnya saja. Baca juga: Meski Pengurus Demokrat Hasil KLB Disahkan Pemerintah, Moeldoko Sulit Dapat Pengakuan Publik
“Sehingga, partai politik tidak menjadi kerumunan manusia pemburu kekuasaan. Partai politik harus menjadi lembaga yang mempunyai cita-cita ideologis dan menjadi pilar demokrasi,” ujar Josef saat mengisi webinar ‘Mengembalikan Khitoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia’ di Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Pernyataan serupa juga disampaikan Pengamat Hukum dan Politik Universitas Borobudur, Faisal Santiago. Faisal menyampaikan partai politik harus menghindari kepentingan kelompok dan keluarga karena punya kekuasaan untuk melahirkan pemimpin. Dalam hal ini, Faisal berpendapat partai politik harus melihat demokrasi seadil-adilnya.
Dia pun menyinggung persoalan yang terjadi di Partai Demokrat. Faisal menilai apa yang terjadi di Partai Demokrat harus segera diselesaikan secara hukum dan jangan dibuat berlarut-larut.
“Konflik internal seperti ini bukan hal yang baru. Hampir semua partai mengalami. Tapi pada akhirnya, penyelesaian masalah harus melalui jalur hukum (pengadilan),” jelas Faisal.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Agus Surono menjelaskan permasalahan internal membuat partai politik belum mampu memerankan fungsinya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah belum banyak partai politik yang kuat secara sistem dan kelembagaannya.
Lihat Juga :
